PRIORITAS, 6/6/26 (Jakarta): Arah kebijakan ekonomi nasional mengerucut pada penguatan sinergi fiskal dan moneter setelah DPR, pemerintah, dan Bank Indonesia (BI) menggelar pertemuan koordinasi di kompleks parlemen, Sabtu (6/6/26).
Pertemuan tersebut melibatkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Gubernur BI Perry Warjiyo, serta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Fokus pembahasan mencakup kondisi ekonomi dan langkah respons kebijakan.
Dasco menilai arah kebijakan kini harus berada dalam satu jalur. Fiskal dan moneter perlu bergerak bersama untuk menjaga stabilitas.
“Hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan yang tentunya akan disampaikan oleh masing-masing pihak,” ujar Dasco.
Hasil rapat menekankan stabilitas nilai tukar rupiah. Kebijakan diarahkan untuk saling mendukung. Langkah ini juga menyasar peningkatan kepercayaan pasar.
Pemerintah dan BI juga menyoroti aliran modal. Daya tarik imbal hasil dinilai perlu diperkuat. Tujuannya menarik investasi masuk ke dalam negeri.
Aspek likuiditas turut menjadi perhatian. Ketersediaan dana di pasar uang dan perbankan dijaga. Pengelolaan kas negara dilakukan secara hati-hati.
BI menyesuaikan kebijakan terkait imbal hasil kepada pemerintah. Langkah ini menjadi bagian dari menjaga keseimbangan sistem keuangan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi melihat pertemuan ini memberi pesan kuat soal soliditas kebijakan.
Ia menilai kolaborasi antar lembaga menjadi kunci dalam situasi ekonomi saat ini.
“Koordinasi yang erat dan intens diperlukan agar kebijakan fiskal dan moneter berada pada posisi yang diharapkan,” ucapnya.
Ia juga menyoroti kondisi fundamental ekonomi nasional. Indikator utama dinilai masih menunjukkan kekuatan.
Pemerintah tetap mendorong sektor riil. Sejumlah program prioritas dipercepat untuk menopang pertumbuhan.
“Terutama program-program di bidang pangan, program-program di bidang energi, kemudian program-program di bidang perikanan, dan termasuk industrialisasi dan hilirisasi,” tegasnya. (P-Khalied M)
