PRIORITAS, 8/9/26 (Jakarta): Penilaian terhadap perbedaan tugas pokok serta alokasi anggaran memicu dorongan pengkajian ulang atas wacana penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. DPR menginginkan kepastian efektivitas kelembagaan sebelum mengeksekusi integrasi badan pemantau bencana tersebut.
Menanggapi usulan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana, Ketua DPR RI Puan Maharani membeberkan catatan kritisnya di Senayan pada Selasa (8/9/26).
"Kami juga merasa bahwa ini perlu dikaji terlebih dahulu. Penganggaran dan tugasnya kan berbeda-beda," beber Puan.
Menyambung sikap resmi parlemen tersebut, Senayan membuka peluang persetujuan anggaran bila hasil analisis membuktikan peningkatan kinerja mitigasi. Pembagian wewenang antarlembaga harus menghasilkan efisiensi tata kelola di lapangan.
Melihat pentingnya dampak kebijakan terhadap keselamatan warga, Puan menggarisbawahi komitmen dukungan legislative harian.
"Kalau memang setelah dikaji penambahan anggaran tersebut dinilai lebih efektif, tentu DPR akan mendukung hal tersebut," ujarnya.
Di luar aspek efisiensi alokasi APBN, evaluasi menyeluruh wajib menyasar peningkatan kapasitas deteksi dini bencana alam. Langkah integrasi tidak boleh menyisakan kekosongan fungsi pengawasan geologi maupun meteorologi.
Atas dasar itulah, DPR mendesak pemerintah menyerahkan naskah akademik penataan lembaga secara transparan. Parlemen memastikan pengawalan ketat agar kebijakan mitigasi memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat.
"Jadi, lebih baik dikaji terlebih dahulu. Pengkajiannya juga harus memang bermanfaat," tandas Puan.
