- Posisi Wapres tidak bisa dibatalkan dengan suara perwakilan.
PRIORITAS, 1/11/26 (Jakarta): Wacana angket atau 'impeachment' Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka usai Mahkamah Agung (MA) membatalkan keabsahan surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan Gibran, mendapat penolakan dari berbagai unsur masyarakat, termasuk oleh Ketua Umum All Cipayung Nusantara David Pajung.
David menilai, kendati Suket yang menjadi dasar penyetaraan ijazah SMA Gibran dibatalkan, hal ini tidak bisa membatalkan statusnya sebagai Wakil Presiden. Apalagi, Gibran terpilih melalui mekanisme pemilihan langsung, sehingga tidak bisa digugurkan melalui suara perwakilan.
"Karena itu pengkhianatan terhadap sistem pemilihan langsung," tandasnya.
Putusan MA yang tidak sempurna
Hampir senada dengan itu, kuasa hukum Gibran Rakabuming Raka, Muhammad Rullyandi, menilai putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan keabsahan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan SMA tersebut, tidak memengaruhi kedudukan kliennya sebagai Wakil Presiden RI.
"Saya menilai Putusan MA yang mengabulkan permohonan pembatalan keabsahan suket penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi syarat administrasi pencalonan sebagai Wakil Presiden dalam Pemilu 2024, tidak memengaruhi posisi Gibran sebagai Wapres," ujar Rullyandi saat dihubungi, Sabtu (31/10/26) tadi siang.
Seperti dilansir Okezone News, Rullyandi lalu menyebut alasannya, yakni, hal itu disebabkan oleh putusan MA yang tidak sempurna untuk dilaksanakan eksekusinya akibat adanya perubahan keadaan hukum saat putusan tersebut dijatuhkan.
"Adapun keadaan yang dimaksud yakni MA memutuskan setelah tahapan Pilpres 2024 selesai dan pelantikan Gibran sebagai Wakil Presiden telah dilakukan. Sehingga Putusan MA ini tidak berlaku surut atau tidak bersifat retroaktif," jelas Rullyandi tegas.
Pengkhianatan terhadap sistem pemilihan langsung
Selanjutnya David beralasan, Gibran terpilih melalui mekanisme pemilihan langsung. Karenanya, status Gibran sebagai wakil presiden disebutnya tidak bisa digugurkan melalui suara perwakilan.
"Sistem pemilihan kita hari ini adalah sistem pemilihan langsung, bukan lagi parlemen. Artinya one man, one vote. Satu suara, satu jiwa, itu berharga dalam TPS," tegas David Pajung dalam program "Kompas Petang" KompasTV, Sabtu (31/10/26) kemarin.
"Jadi enggak bisa suara rakyat yang 58 persen itu 96 juta itu dibajak atas nama perwakilan di DPR sana. Karena itu pengkhianatan terhadap sistem pemilihan langsung."
Utuh hingga masa jabatan berakhir
Lalu David Pajung pun mengeklaim amendemen Undang-Undang Dasar 1945 mengupayakan agar pemerintahan utuh hingga masa jabatan berakhir.
Juga, aktivis pro-Jokowi itu juga mengeklaim putusan MA mengenai pembatalan suket Gibran sebatas masalah "administratif" dan tidak bisa menjadi dasar impeachment (pemakzulan).
"Konteks ini adalah administratif ketika pra-pemilihan, proses pencalonan. Enggak mungkin putusan MA itu akan berlaku surut untuk sebuah proses besar," ulas David Pajung. (P-*/jr)
