PRIORITAS, 8/7/26 (Jakarta): Usulan biaya haji untuk tahun 2027 mencapai Rp107,34 juta per jemaah. Angka ini naik tajam dibanding tahun sebelumnya dan langsung menarik perhatian DPR RI.
Selisih kenaikan mendekati Rp20 juta. DPR menilai angka tersebut belum final. Peluang penyesuaian masih terbuka.
Pembahasan berlangsung dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (7/7/26). DPR mencermati dasar perhitungan yang digunakan pemerintah. Asumsi nilai tukar menjadi salah satu penentu utama.
DPR mengakui perhitungan tersebut masuk akal. Namun, DPR tidak serta-merta menyetujui. DPR meminta langkah korektif agar biaya tidak semakin membebani jemaah.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menilai ruang efisiensi masih tersedia. Ia menekankan pentingnya pendekatan negosiasi.
“Kementerian Haji sudah mengusulkan pembiayaan penyelenggaraan haji untuk tahun 2027 (1447 Hijriah) di Komisi VIII. Besaran yang diajukan itu Rp107.340.172,” ujar Marwan.
Ia menjelaskan tekanan kurs menjadi faktor penting dalam pembentukan biaya. Nilai tukar memberi dampak langsung terhadap keseluruhan komponen.
“Nilai tukar terhadap Dollar Amerika dipatok Rp17.500 dan Riyal Arab Saudi menjadi Rp4.666,” jelasnya.
Selain angka total, DPR juga menyoroti komposisi pembiayaan. Proporsi antara biaya yang ditanggung jemaah dan nilai manfaat dari Badan Pengelola Keuangan Haji menjadi fokus perhatian.
Rasio yang mendekati seimbang memunculkan kekhawatiran. DPR melihat potensi tekanan terhadap dana manfaat dalam jangka panjang.
“Mereka tadi mengusulkan perbandingannya sekitar hampir 50:50 antara beban jamaah dan beban nilai manfaat,” kata Marwan.
Sejumlah anggota dewan menyampaikan keberatan dalam forum tersebut. Kritik muncul terhadap besaran porsi yang dinilai terlalu tinggi.
“Tadi sudah ada protes dari para anggota, karena ini terlalu berat bagi keuangan haji,” ujarnya.
Komisi VIII memberikan sinyal penolakan. DPR meminta penyesuaian sebelum skema tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.
DPR menekankan pentingnya keseimbangan. Kemampuan finansial jemaah harus tetap terjaga. Dana haji juga harus berkelanjutan.
Meski demikian, DPR tetap melihat peluang penurunan biaya. Harapan masih terbuka untuk menekan angka usulan.
“Kami di Komisi VIII masih percaya angka ini masih bisa turun, paling tidak seperti tahun lalu sekitar Rp87 jutaan,” pungkas Marwan.
