PRIORITAS, 25/10/26 (Jakarta): Selang dua,tahun, pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menerbitkan izin edar bagi 43 produk obat untuk tuberculosis (TB) dan menyetujui 33 produk obat generik pertama untuk berbagai indikasi, termasuk kanker, TB dan diabetes.
Taruna Ikrar, Kepala BPOM, mengatakan di Jakarta, Sabtu (24/10/26) kemarin, capaian ini menjadi bagian dari upaya memperluas pilihan terapi sekaligus mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap obat.
Ia menjelaskan, pihaknya berkomitmen mendukung program prioritas pemerintah melalui pengawasan obat dan makanan yang berbasis risiko, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pendampingan kepada pelaku usaha dan penyelenggara program.
"Dukungan BPOM terhadap agenda pemerintah diwujudkan melalui kerja nyata dalam melindungi masyarakat, memastikan keamanan obat dan makanan, serta mendorong tumbuhnya industri yang berdaya saing," kata Taruna lagi.
Prioritas targetkan eliminasi tuberkulosis
Diketahui, pemerintah Indonesia menargetkan eliminasi tuberkulosis (TB) sebagai salah satu program percepatan di bidang kesehatan.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per Oktober 2026 menunjukkan, terdapat 666 ribu kasus TB yang ditemukan dari estimasi 1.080.000, dengan tingkat pengobatan sebesar 90 persen atau 599 ribu kasus.
Mengenai pencapaian selama dua tahun periode Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, BPOM menyebut sepanjang 1 Oktober 2024 hingga 20 Oktober 2026, BPOM melakukan penyidikan pro-justitia dalam 360 perkara dengan nilai barang bukti mencapai Rp335 juta.
Juga BPOM turut merekomendasikan penurunan 451.791 tautan Daring yang menjual produk ilegal serta memasukkan 1.602 produk ilegal ke dalam daftar negatif.
Pengakuan BPOM sebagai WHO-Listed Authority
Sementara itu, di tingkat internasional, pengakuan BPOM sebagai WHO-Listed Authority (WLA) pada Desember 2025 menjadi tonggak penting bagi kredibilitas sistem regulasi obat Indonesia.
Adapun pengakuan ini sekaligus menjadi modal untuk meningkatkan kepercayaan global terhadap kapasitas pengawasan obat nasional dan mendukung daya saing industri farmasi Indonesia.
Selanjutnya Taruna Ikrar menegaskan bahwa BPOM akan terus menjalankan mandat pengawasan secara profesional dan adaptif, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, secara mandiri dan berkelanjutan.
Sedangkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya mengatakan, turunnya insiden TB selama dua tahun terakhir dikarenakan agresifnya skrining serta pengobatan guna mencegah penularan.
Sebagaimana Antara melansir, upaya lainnya untuk mengeliminasi TB ialah pengobatan kontak erat pasien TB, uji klinis vaksin M72, serta mengembangkan regimen pengobatan untuk mempersingkat waktu pengobatan dari 4-6 bulan menjadi sebulan saja. (P-*/hos)
