PRIORITAS, 22/10/26 (Jakarta): Tekanan ekonomi rumah tangga, kebutuhan pokok, hingga jeratan pinjaman online menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah setelah dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam diskusi masyarakat di Palmerah, Jakarta Barat, sejumlah narasumber meminta pemerintah mengukur keberhasilan kebijakan berdasarkan manfaat yang benar-benar dirasakan warga.
Ketua RT 01/012 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, sekaligus tokoh masyarakat setempat, Abdul Malik Hamzah, mengingatkan bahwa kesulitan keuangan keluarga dapat merembet ke persoalan sosial.
Ketika penghasilan tidak mampu menutup kebutuhan sehari-hari, tekanan tersebut berpotensi memicu konflik rumah tangga hingga perceraian.
“Ada juga masyarakat yang terpaksa mencari pinjaman online karena membutuhkan uang,” ujar Malik saat acara diskusi Titipan Rakyat di Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (21/2/26.
Berangkat dari persoalan tersebut, Malik meminta pemerintah lebih memperhatikan kondisi masyarakat di tingkat bawah.
Menurut dia, keberhasilan program tidak cukup dinilai melalui laporan pencapaian, tetapi juga perlu dilihat dari perubahan kondisi ekonomi keluarga yang menjadi sasaran kebijakan.
“Program pemerintah seharusnya membantu masyarakat agar tidak jatuh ke dalam kesulitan yang lebih berat,” tuturnya.
Malik berharap pemerintah memperkuat perhatian terhadap daya beli dan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan pokok.
Ia menilai kebijakan yang menyentuh persoalan sehari-hari dapat membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi sekaligus mengurangi risiko munculnya masalah sosial.
Selain persoalan ekonomi, diskusi tersebut turut menyoroti peran DPR dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI), Lucius Karus, mempertanyakan efektivitas pengawasan parlemen ketika mayoritas kekuatan politik mendukung pemerintah.
“Kalau DPR terlalu pro terhadap pemerintah, rakyat tentu akan bertanya siapa yang benar-benar mengawasi kekuasaan. Dalam situasi seperti ini, masyarakat tidak bisa hanya bergantung kepada DPR. Rakyat sendiri harus aktif mengkritisi pemerintah,” beber Lucius.
Menurut Lucius, masyarakat perlu mengambil bagian dalam mengawal kebijakan publik agar pemerintah tetap transparan dan bertanggung jawab.
Partisipasi warga, kata dia, dapat membantu menguji apakah program pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau justru memerlukan koreksi.
“Pengawasan terhadap pemerintah tidak boleh berhenti di parlemen. Masyarakat juga harus ikut mengawasi, mempertanyakan kebijakan yang bermasalah, dan memastikan pemerintah bertanggung jawab atas keputusan yang diambil,” ungkapnya.
Dampak kebijakan terhadap kepercayaan publik juga menjadi perhatian pengamat politik Fadli Zikry.
Ia menilai keberlanjutan dukungan terhadap Prabowo akan berkaitan dengan kemampuan pemerintah memenuhi harapan masyarakat, terutama dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.
“Kalau program pemerintah tidak benar-benar pro-rakyat dan masyarakat tidak merasakan manfaatnya, Prabowo berpotensi kehilangan dukungan pada Pemilu 2029. Pada akhirnya, masyarakat akan menilai pemerintah berdasarkan apa yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari,” jelas Fadli.
Fadli mengingatkan pengumuman program unggulan dan pencapaian pembangunan perlu berjalan seiring dengan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Pemerintah, menurut dia, perlu mengevaluasi kebijakan apabila persoalan ekonomi warga belum memperoleh penyelesaian yang memadai.
“Keberhasilan pemerintah bukan hanya soal berapa banyak program yang dijalankan, tetapi apakah program itu mampu menjawab kesulitan rakyat. Jika persoalan ekonomi masyarakat tidak tertangani, pemerintah harus berani mengevaluasi kebijakannya,” terangnya.
Karena itu, Fadli mendorong evaluasi kebijakan secara terbuka agar pemerintah dapat mengidentifikasi program yang efektif sekaligus memperbaiki kebijakan yang belum menjawab kebutuhan masyarakat.
Berbagai masukan dalam diskusi tersebut menempatkan kondisi ekonomi keluarga, pengawasan kekuasaan, dan partisipasi publik sebagai bagian penting dalam mengevaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ketiga aspek itu berkaitan dengan kemampuan pemerintah menerjemahkan agenda pembangunan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.
Pada akhirnya, evaluasi pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan jumlah program yang berjalan atau anggaran yang terserap.
Pemerintah juga perlu memperhatikan kemampuan warga memenuhi kebutuhan pokok, mengurangi tekanan ekonomi rumah tangga, serta menyediakan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi dan mengkritisi kebijakan publik. (P-Khalied M)
