PRIORITAS, 5/9/26 (Manado) : Pengamat menilai penahanan mantan Bupati Minahasa Utara (Minut) Vonny Aneke Panambunan (VAP) oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut) dalam dugaan korupsi lahan rumah sakit, harus dibarengi pengungkapan kemungkinan adanya pihak lain.
Efraim Lengkong, pengamat hukum dan sosial masyarakat mengungkapkan, salah satu model dalam tindak pidana korupsi adalah dengan menggunakan "simpanan."
Dia menyitir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengungkapkan bahwa aliran dana hasil korupsi seringkali dialirkan kepada pihak ketiga, termasuk perempuan simpanan.
Lengkong menyebut, fakta ini disampaikan Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dalam kegiatan sosialisasi antikorupsi di Pengadilan Negeri Purwokerto pada Kamis, 16 April 2026.
Ibnu menjelaskan penyaluran dana kepada pihak lain, termasuk perempuan simpanan, merupakan bagian tidak terpisahkan dari tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Pernyataan Ibnu Basuki Widodo bahwa praktik korupsi sering kali berkaitan erat dengan perselingkuhan; tindakan curang kerap beriringan dengan perbuatan tidak terpuji lainnya.
Salah satu modus utama TPPU adalah melalui hubungan perselingkuhan, di mana pihak yang disebut "bening" bertindak sebagai pelaku pasif yang menerima dan menyimpan hasil tindak pidana korupsi.
Para koruptor menggunakan pihak-pihak tersebut dalam upaya pencucian aset, terbukti dengan adanya aliran dana ratusan juta rupiah yang disalurkan kepada pihak-pihak terkait.
"Hal ini memunculkan pertanyaan kritis, bila pelaku korupsi adalah perempuan, apakah juga terdapat keterlibatan pihak laki-laki sebagai pelaku TPPU," tanya Efraim Lengkong.
Dia mengatakan, KPK juga secara konsisten menemukan pola di mana dana korupsi disalurkan kepada pihak di luar relasi resmi, baik itu pihak ketiga maupun relasi pribadi.
Terkait fenomena penangkapan tersangka perempuan dalam kasus korupsi di wilayah Sulawesi Utara, Efraim Lengkong, kepada wartawan memberi penilaiannya.
"Langkah yang diambil Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara belum dapat dinyatakan sebagai sebuah prestasi yang utuh," kata dia, Sabtu (5/9/2026).
Menurutnya, penyidik di Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sulut belum mengungkap secara utuh siapa saja "aktor intelektual" yang berada di balik kasus dugaan korupsi lahan RSUD Maria Walanda Maramis. Dia mengatakan bisa saja masih terdapat pelaku yang belum tersentuh hukum.
Lengkong mengutip pernyataan Angelina Sondakh dalam program Rosy TV Kompas: "Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan korupsi sendirian, siapakah saya ini."
Kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang melibatkan anggota DPR-RI Anas Urbaningrum, Angelina dan Muhammad Nazaruddin yang telah diputus bersalah.
Oleh karena itu, dalam pandangannya, kasus yang melibatkan mantan Bupati Minahasa Utara, VAP, sangat berpeluang adanya keterlibatan oknum di DPRD Kabupaten Minahasa Utara.
Dan kasus korupsi lahan RSUD Walanda yang merugikan uang negara Rp 19,5 miliar dapat dikatakan belum tuntas secara menyeluruh.(P/dg)
