PRIORITAS, 30/10/2026 (Gorontalo): Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo resmi menahan Hamka Hendra Noer. Penyidik menahannya sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan command center video wall tahun anggaran 2022.
Kejati menahan Hamka Hendra Noer, mantan Penjabat Gubernur Gorontalo, itu berlangsung pada Jumat (30/10/2026). Penyidik kemudian menitipkan Hamka di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Gorontalo.
Kepala Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejati Gorontalo, Rafid Humolungo, mengatakan penahanan berlangsung selama 20 hari.
“Kasus ini bermula ketika Pemerintah Provinsi Gorontalo mengalokasikan anggaran sebesar Rp5 miliar dalam APBD Perubahan 2022 untuk kegiatan pengadaan command center video wall,” kata Kepala Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejati Gorontalo Rafid Humolungo di Gorontalo, Jumat, melansir Antara.
Masa penahanan terhitung sejak 30 Oktober hingga 18 November 2026. Langkah tersebut bertujuan mendukung kelancaran proses penyidikan.
Berawal dari Anggaran Rp5 Miliar
Rafid menjelaskan, perkara ini bermula dari pengalokasian anggaran Rp5 miliar dalam APBD Perubahan Provinsi Gorontalo 2022.
Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan command center video wall.
Dalam proses penganggaran, penyidik menemukan dugaan komunikasi sebelum proyek masuk dalam dokumen anggaran.
Hamka diduga memerintahkan saksi berinisial SJB, yang saat itu menjabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, berkoordinasi dengan Badan Anggaran.
Koordinasi tersebut bertujuan memasukkan proyek ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan.
Padahal, menurut penyidik, kegiatan tersebut belum tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan.
Penyidik Temukan Dugaan Kerugian Rp1,77 Miliar
Proyek pengadaan kemudian berjalan melalui mekanisme pembelian elektronik atau e-purchasing menggunakan katalog elektronik.
Pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan pengadaan melalui PT Prio Integrasi Universal. Nilai kontraknya mencapai Rp4,57 miliar.
Kontrak bernomor 027/DISKOMINFO-ST/SPK/36834287/XI/2022 tersebut ditandatangani pada 1 November 2022.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, penyidik menemukan selisih Rp1,77 miliar antara nilai kontrak dan harga sebenarnya seluruh barang yang dibeli penyedia dari PT V2 Indonesia.
Hasil audit juga menunjukkan dugaan kerugian keuangan negara mencapai Rp1,77 miliar.
Selain itu, penyidik menduga terdapat pemberian uang kepada Hamka sebesar Rp1,1 miliar.
Uang tersebut diduga berasal dari selisih harga pengadaan dan diserahkan sekitar Desember 2022. Saat itu, Hamka masih menjabat sebagai Penjabat Gubernur Gorontalo.
Dijerat Pasal Korupsi
Atas perkara tersebut, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana terhadap Hamka.
Pasal yang disangkakan antara lain Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Penyidik juga menerapkan Pasal 605 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c undang-undang yang sama.
Ketentuan tersebut dihubungkan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah.
Rafid menegaskan, penyidik akan melanjutkan proses hukum secara profesional sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia juga menegaskan bahwa penanganan perkara tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.
Penahanan Hamka menjadi perkembangan terbaru dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan command center video wall Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2022. (P-*/Ant/sm)
