PRIORITAS, 19/4/26 (Jakarta): Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia, Francine Widjojo, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil tindakan tegas terhadap dugaan praktik parkir ilegal di kawasan POIN Square.
Francine Widjojo menilai praktik parkir liar di lokasi tersebut bukan hanya dibiarkan, tetapi juga diduga telah “diresmikan” oleh Unit Pengelola Parkir Dinas Perhubungan Satuan Pelaksana Jakarta Selatan.
“Seharusnya dipasang rambu dilarang parkir, tapi malah dipasang rambu boleh parkir di area parkir liar yang menggunakan ruang milik jalan. Padahal ini sudah berulang kali dikeluhkan warga melalui JAKI, aduan langsung ke DPRD, hingga reses,” ujar Francine, Sabtu (18/4/26), dikutip dari Liputan6.
Ia mengungkapkan praktik tersebut sudah terjadi sejak lama, bahkan sebelum 2010, dan terus berkembang tanpa adanya penertiban. Keluhan masyarakat pun disebut berulang kali disampaikan, termasuk dalam Rapat Penanganan Aduan Masyarakat (Dumas) di Cilandak pada April 2026.
“Ini bukan masalah baru. Warga sudah lelah dan berulang kali mengadukan parkir liar ini. Bahkan di Juli 2024 terpasang spanduk waktu operasional parkir meski tidak berizin dan tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perparkiran,” tuturnya.
Francine Widjojo turut mengkritik pernyataan petugas UP Parkir yang menyebut juru parkir di lokasi tersebut sebagai binaan resmi. Padahal, menurut penjelasan Satpel Perhubungan Cilandak, area tersebut tidak dilengkapi rambu resmi, tarif retribusi, marka, Satuan Ruang Parkir (SRP), maupun izin pengelolaan.
“Ini jelas melanggar Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 dan Pergub Jakarta Nomor 181 Tahun 2012,” tegasnya.
Area off-street
Lebih lanjut, ia menilai penerbitan izin pengelolaan parkir pada Agustus 2025 hingga Februari 2026 cacat hukum karena diberikan untuk area off-street, sementara praktik di lapangan terjadi di badan jalan (on-street).
Francine Widjojo juga menyoroti pungutan parkir yang tidak sesuai ketentuan, yakni sebesar Rp5.000 per sepeda motor tanpa disertai karcis resmi.
"Juru parkir memungut Rp5.000 per motor, tidak menggunakan karcis resmi, dan tidak sesuai Pergub DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2017," ungkapnya.
Menurut Francine Widjojo, kondisi tersebut berpotensi merugikan pendapatan daerah karena setoran retribusi hanya sekitar Rp300.000 per bulan dan tidak mencerminkan pendapatan sebenarnya.
“Ini potensi penggelapan dan kerugian pendapatan daerah yang besar,” ujar Francine.
Ia juga menyoroti masih terpasangnya rambu parkir meski masa izin telah berakhir pada Februari 2026.
“Izin tersebut berakhir 19 Februari 2026 dan tidak diperpanjang. Namun, hingga saat ini, rambu boleh parkir belum diganti menjadi rambu dilarang parkir,” ujarnya.
Francine menyebut kasus ini telah menjadi perhatian publik dan bahkan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah memerintahkan penertiban.
“Perintah Gubernur belum tuntas dilaksanakan. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan koordinasi, malah semakin menguatkan dugaan parkir liar dilindungi dan dilegalkan oleh oknum,” kritiknya.
Lahan parkir binaan pemerintah
Sementara itu, Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan, Bernad Octavianus Pasaribu, menyatakan lokasi tersebut merupakan lahan parkir binaan pemerintah, meski pelaksanaannya menyimpang.
"Itu masih binaan UP Parkir, tapi memang harusnya tidak seperti itu pola parkirnya," imbuh Bernad.
Menutup pernyataannya, Francine meminta Pemprov segera menertibkan lokasi tersebut dan memasang rambu larangan parkir.
“Kami menunggu tindak lanjut segera dari Pemprov DKI Jakarta. Tertibkan parkir liar ini, pasang rambu dilarang parkir. Jangan biarkan warga terus resah dan keselamatan lalu lintas terganggu. Saya akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas,” pungkasnya. (P-zAMIR)
