PRIORITAS, 5/2/26 (Jakarta):Β Faisal Rachman, Kepala Departemen Riset Makroekonomi dan Pasar Keuangan Permata Bank, menilai capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2025 berada di atas perkiraan pasar. Kondisi ini menunjukkan penguatan permintaan domestik.
Merujuk rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Kamis, perekonomian dalam negeri tumbuh 5,39 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal IV 2025. Angka tersebut lebih tinggi dibanding pertumbuhan kuartal sebelumnya yang tercatat 5,04 persen (yoy).
βAngka ini (kuartal IV 2025) melampaui proyeksi kami sebesar 5,25 persen (yoy) dan konsensus pasar sebesar 5,10 persen (yoy),β ucap Faisal dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/2/26).
Faisal menambahkan, penguatan permintaan domestik turut ditopang lonjakan konsumsi dan mobilitas masyarakat saat libur akhir tahun, peningkatan belanja pemerintah dalam rangka agenda pro-pertumbuhan, serta perbaikan aktivitas investasi.
Secara keseluruhan, ekonomi sepanjang 2025 tumbuh 5,11 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian 2024 sebesar 5,03 persen (yoy). Menurut Faisal, hasil tersebut menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang kian kokoh.
Peningkatan permintaan dalam negeri
Dari sisi pengeluaran, kinerja ekonomi pada kuartal IV 2025 terutama ditopang peningkatan permintaan dalam negeri, meliputi konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), serta belanja pemerintah.
Sebagai kontributor terbesar terhadap PDB, konsumsi rumah tangga mencatat pertumbuhan lebih tinggi, yakni 5,11 persen (yoy), naik dari 4,89 persen (yoy) pada kuartal sebelumnya. Angka ini menandai kembalinya laju pertumbuhan ke level pra-pandemi yang berada di atas lima persen.
PMTB yang merupakan komponen terbesar kedua dalam PDB naik dari 5,04 persen (yoy) menjadi 6,12 persen (yoy). Kenaikan ini ditopang oleh pertumbuhan investasi, baik pada sektor bangunan maupun non-bangunan.
Kebijakan pro-pertumbuhan
Di sisi lain, belanja pemerintah secara agregat mengalami perlambatan dari 5,66 persen (yoy) menjadi 4,55 persen (yoy). Penurunan ini terjadi karena sebagian kebijakan pro-pertumbuhan diarahkan langsung untuk mendorong konsumsi rumah tangga serta kegiatan investasi.








