PRIORITAS, 17/7/26 (Jakarta): Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta penyusunan peta jalan (roadmap) yang berkelanjutan menjadi faktor utama dalam mendukung keberhasilan proyek-proyek hilirisasi nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Bhima sebagai tanggapan atas langkah Danantara yang sedang mengembangkan 26 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai Rp225 triliun. Program itu diperkirakan dapat menciptakan sekitar 37.833 lapangan kerja.
“Hilirisasi akan sangat terbantu dengan SDM yang siap kerja, yang bisa langsung diserap oleh kebutuhan hilirisasi,” kata Bhima saat dihubungi di Jakarta, Jumat (17/7/26).
Ia menilai, apabila pengembangan SDM hanya berfokus pada kemampuan teknis tanpa dibarengi kemampuan berpikir kritis dan berinovasi, maka berpotensi memunculkan persoalan baru berupa ketergantungan terhadap tenaga kerja asing (TKA).
Bhima menambahkan, pemerintah perlu menyusun peta jalan yang konsisten guna membangun rantai industri yang terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir.
“Proyek hilirisasi seharusnya tidak berjalan sendiri-sendiri agar bisa menciptakan ekosistem industri yang kuat,” tuturnya.
Selain itu, Bhima menilai proyek hilirisasi juga menghadapi tantangan berupa kesiapan infrastruktur serta dampak terhadap lingkungan. Sebagai contoh, ia menyebut hilirisasi batu bara memerlukan biaya besar dan berpotensi memengaruhi reputasi Danantara dari sisi ekologis.
“Jika Indonesia memiliki visi yang kuat, koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan, dan SDM yang mumpuni, seharusnya kita mampu menghadapi berbagai tekanan eksternal dengan strategi hukum, diplomasi ekonomi, dan desain kebijakan yang selaras dengan aturan internasional terutama terkait aspek lingkungan,” imbuhnya.
Pendanaan dan struktur investasi
Bhima juga menyoroti aspek pendanaan dan struktur investasi sebagai tantangan dalam pelaksanaan hilirisasi. Menurutnya, proyek hilirisasi membutuhkan modal yang besar, sementara kapasitas pembiayaan di dalam negeri masih relatif terbatas.
"Kuncinya Danantara buat semacam green list investasi yang sesuai standar investasi global ramah lingkungan," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai koordinasi dan pengawasan perlu menjadi fokus utama pemerintah, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
“Pemerintah daerah harus dilibatkan, karena tanpa pelibatan pemerintah daerah, mustahil pemerintah pusat bisa mensupervisi, melihat dari waktu ke waktu karena rentang jarak yang terlalu jauh dengan implementasi programnya di daerah,” papar Faisal, demikian informasi dari Antara.
“Selain itu, bukan hanya pemerintah daerahnya juga tapi juga pelaku bisnis dilibatkan dalam rantai pasoknya yang di daerah. Jadi bukan cuma pelaku-pelaku swasta yang dari pusat yang besar, tapi ada dampaknya, yaitu inklusivitas bagi pelaku yang di tingkat daerah termasuk usaha mikro dan kecilnya,” ucapnya. (P-Zamir)
