Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pembangunan Pertanian dan Apel Siaga Penyuluh Pertanian se-Provinsi Sulut.
PRIORITAS, 21/8/26 (Manado) : Selang triwulan kedua 2026 secara year on year ekonomi Sulawesi Utara (Sulut) bertumbuh 5,42 persen dan sektor pertanian menjadi salah satu penyumbang dengan pertumbuhan terhadap PDRB sebesar 0,94.
Peningkatan ini memberi dampak signifikan terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) yang hingga Agustus 2026 berada di angka 129,56. Artinya daya beli petani meningkat karena pendapatannya lebih tinggi dari pengeluaran.
Gubernur Sulut Yulius Selvanus mengungkapkan hal itu saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pembangunan Pertanian dan Apel Siaga Penyuluh Pertanian se-Provinsi Sulut, Kamis (20/8/2026).
Oleh karena itu, di tengah tuntutan swasembada pangan, perubahan teknologi dan ancaman kekeringan, Yulius meminta para penyuluh tampil sebagai penggerak perubahan sekaligus mata dan telinga pemerintah di lapangan.
Menurut Yulius, masa depan pertanian Sulut tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan produksi. Sistem pertanian harus bergerak menuju pola yang lebih modern, berbasis data, teknologi, inovasi dan memiliki kepastian pasar.
Empat peran strategis penyuluh
“Petani kita membutuhkan lebih dari sekadar penyuluhan konvensional,” tegas Yulius. Dia kemudian memberikan empat peran strategis yang harus dimainkan para penyuluh dalam mempercepat transformasi sektor pertanian Sulut.
Pertama, sebagai penggerak inovasi. Penyuluh diminta aktif memperkenalkan teknologi pertanian, mulai dari penggunaan drone penyemprot, alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk organik hingga berbagai inovasi yang mampu menekan biaya produksi dan meningkatkan produktivitas.
Kedua, sebagai pendamping hilirisasi. Menurut Yulius, tugas penyuluh tidak boleh berhenti ketika petani selesai melakukan panen.
Penyuluh harus ikut memastikan hasil produksi memiliki akses pasar dan dapat diolah sehingga menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi petani.
Ketiga, sebagai penjaga data.
Yulius menilai data pertanian yang cepat dan akurat menjadi salah satu kunci pemerintah dalam menentukan kebijakan. Karena itu, penyuluh diminta mampu melaporkan kondisi faktual di lapangan, mulai dari luas tanam, luas panen, puso, harga komoditas hingga berbagai persoalan yang dihadapi petani.
Keempat, sebagai pemersatu. Penyuluh diminta merangkul seluruh kekuatan pertanian, termasuk petani milenial, perempuan tani dan kelompok masyarakat lainnya.
Dorong Gapoktan diperkuat
Tak hanya itu, Yulius juga mendorong agar Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) diperkuat menjadi korporasi petani yang memiliki daya tawar lebih kuat dalam rantai produksi maupun pemasaran.
“Saya titip pesan, dekatlah dengan petani, dengar keluhannya, bantu carikan solusinya. Karena jika petani sejahtera maka Sulawesi Utara sejahtera,” katanya.
Yulius menegaskan, pembangunan pertanian tidak boleh hanya diukur dari seberapa banyak hasil panen yang dihasilkan.
Pertanian, menurutnya, memiliki keterkaitan langsung dengan ketahanan pangan, ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan hingga masa depan generasi muda Sulut.
Karena itu, ia ingin sektor pertanian berkembang menjadi sektor yang modern sekaligus memberikan keuntungan dan kebanggaan bagi pelakunya.
“Pertanian harus menjadi sektor yang modern, produktif, menguntungkan dan membanggakan,” katanya.
Salah satu agenda besar Pemprov Sulut, lanjut Yulius, adalah memperkuat swasembada pangan daerah.
Dukungan terhadap petani harus diberikan secara menyeluruh, mulai dari penyediaan benih dan pupuk, penguatan irigasi, mekanisasi, akses pembiayaan hingga kepastian pasar.
“Pertanian masa depan adalah pertanian yang berbasis data, teknologi, inovasi dan digitalisasi. Dengan teknologi yang tepat, biaya produksi dapat ditekan dan produktivitas dapat ditingkatkan,” jelasnya.
Ancaman El Nino
Selain transformasi pertanian, Yulius memberikan perhatian serius terhadap ancaman kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah Sulut.
Ia menyebut fenomena El Niño ekstrem sejak akhir Mei hingga Agustus 2026 telah memicu kekeringan meteorologis yang berdampak terhadap berbagai sektor.
Delapan daerah di Sulut disebut mengalami Hari Tanpa Hujan (HTH) yang panjang. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kekeringan dan berpotensi menimbulkan dampak berantai, mulai dari kebakaran hutan dan lahan, berkurangnya sumber air bersih, ancaman gagal panen, gangguan pernapasan akibat debu dan asap hingga potensi kenaikan harga pangan akibat berkurangnya pasokan komoditas lokal.
Karena itu, penyuluh diminta tidak hanya aktif ketika persoalan sudah terjadi, tetapi mampu menjadi bagian dari sistem mitigasi di lapangan.
“Kita menghadapi musim kemarau yang panjang. Karena itu, mari kita antisipasi wilayah yang berpotensi kekeringan dengan melakukan pemetaan wilayah, mengoptimalkan pengelolaan air, melakukan percepatan tanam dengan menggunakan varietas tahan kekeringan, mengatur pola tanam serta meningkatkan koordinasi dan sinergi,” ujar Yulius.
Ia pun meminta Rakerda menghasilkan program kerja yang konkret, terukur dan benar-benar memberikan dampak bagi petani.
Bagi Yulius, keberhasilan pembangunan pertanian bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan hasil kerja bersama antara pemerintah, penyuluh dan petani.
“Jika petani sejahtera, NTP naik, ekonomi desa hidup, maka Sulawesi Utara maju, sejahtera dan berkelanjutan,” tandasnya dikutip mediarealita.(P/dg)
