PRIORITAS, 19/6/25 (Batam): Anggota DPR RI Dapil Kepri, Endipat Wijaya, mendesak pemerintah pusat segera menindak aktivitas tambang pasir bermasalah di Pulau Citlim, Kabupaten Karimun, yang diduga menyebabkan kerusakan lingkungan serius.
Pulau kecil seluas kurang dari 23 km² itu menjadi sorotan setelah investigasi menemukan satu perusahaan tambang masih aktif meski dua lainnya telah berhenti usai izin dicabut.
Endipat menegaskan, izin usaha pertambangan (IUP) bermasalah harus segera ditertibkan, mengingat Kepri sebagai daerah kepulauan sangat rentan terhadap kerusakan ekologis. “Kami butuh langkah konkret. Jika terbukti merusak dan tidak sesuai aturan, harus dihentikan,” ujar Endipat.
Sebagai pimpinan BAKN DPR RI dan berlatar belakang teknik pertambangan, ia mendorong tambang dijalankan secara legal, beretika, dan profesional, demi menjaga keberlanjutan lingkungan.
Kasus Citlim kini memicu dorongan reformasi tata kelola tambang di Kepri dari berbagai elemen masyarakat dan akademisi. Endipat menegaskan, dirinya akan terus mengawal isu ini hingga ada langkah tegas dan perlindungan nyata terhadap pulau-pulau kecil di Kepri. (P-Jeff K)
