PRIORITAS, 25/5/2026 (Manado): Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali meraih predikat tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-11 kali berturut-turut. Namun, di balik permukaan gemerlap penghargaan itu, tersembunyi sebuah fakta kelam yang sangat memalukan.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara Tahun 2024, yang diterbitkan akhir Mei 2025, membongkar bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menjadi satu-satunya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan catatan temuan terbanyak, paling parah, dan bernilai kerugian negara terbesar.
Angkanya sangat fantastis.Total kerugian negara yang teridentifikasi mencapai Rp 22.748.650.000. Belum termasuk potensi kerugian tambahan yang diperkirakan menembus angka Rp 28 miliar lebih.
Ketua DPC GMNI Manado Periode 2025-2027, Matthew Liling mengatakan, Ini adalah kebocoran keuangan terbesar di lingkungan Pemprov Sulut tahun 2024.
"Kasus tersebut tepat berada pada jantung dinas yang mengelola anggaran pembangunan infrastruktur senilai ratusan miliar rupiah," ucap Perpajangan Wisma Trisakti GMNI di Manado itu dalam rilis yang diterima Minggu (24/5/2026)
78 Paket dibayar 100%, dikerjakan asalan
Masalah terbesar dan paling mencolok ada pada pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan, dan peningkatan sarana jalan raya. Dari pemeriksaan mendalam di lapangan, BPK menemukan kejanggalan fatal pada 78 paket pekerjaan dengan senilai kerugian akibat kekurangan volume dan kelebihan pembayaran, Rp 18.420.200.000.
Pemeriksaan dilakukan pada proyek-proyek strategis seperti Jalan Trans Sulawesi, jalan penghubung antar kabupaten/kota, hingga pembangunan jembatan. Ditemukan ketidaksesuaian pada panjang jalan, lebar perkerasan, ketebalan lapisan aspal, hingga kualitas mutu beton yang jauh di bawah standar yang dijanjikan.
Akibatnya? Uang rakyat ratusan miliar habis, namun hasilnya jalan yang cepat rusak, berlubang, dan tidak awet. Kerugian ini bersifat kekal karena infrastruktur yang dibangun tidak berfungsi sesuai masa layan yang seharusnya.
Kualitas amburadul, hanya 6 bulan rusak
Masalah kedua yang tak kalah serius adalah mutu pekerjaan yang di bawah standar baku teknis. BPK menemukan kecurangan dalam penggunaan bahan bangunan, Nilai kerugian akibat kualitas rendah: Rp 2.987.500.000.
Penyelidikan BPK membuktikan bahwa kontraktor dan oknum dinas bersepakat menggunakan bahan campuran aspal yang salah, agregat tidak memenuhi syarat, hingga mutu beton di bawah ketentuan. Pengawasan lapangan sama sekali tidak berfungsi. Artinya, Uang rakyat dibayar mahal untuk barang berkualitas sampah.
Administrasi berantakan, dikelola seperti uang saku
Di balik fisik jalan yang rusak, sistem pengelolaan keuangan dan administrasi kontrak di Dinas PUPR ternyata dikelola tanpa aturan main yang jelas, seolah-olah uang negara adalah uang saku pribadi. Nilai kerugian administrasi tambah potensi kerugian: Rp 1.050.300.000, plus Potensi tambahan Rp 5 Miliar.
BPK mencatat kekacauan luar biasa:
* Pertama, Dokumen pelelangan tidak lengkap dan tidak sah.
* Kedua, Perubahan kontrak (adendum) dilakukan tanpa persetujuan dan dasar hukum yang benar.
* Ketiga, Penyedia jasa/kontraktor memenangkan proyek padahal tidak memiliki izin atau kualifikasi teknis.
* Keempat, Jaminan pelaksanaan hilang atau dicairkan secara tidak wajar. Kelima, Laporan kemajuan pekerjaan dimanipulasi agar terlihat selesai padahal belum.
Kekacauan ini, membuka celah lebar bagi permainan uang dan kebocoran yang sulit dilacak.
Bukan hanya itu, aliran dana hibah dan bantuan teknis senilai Rp 290.650.000 juga dinyatakan bermasalah. Uang sudah cair dan diterima pihak ketiga, namun tidak ada laporan pertanggungjawaban apa pun. Tidak jelas uang itu dipakai belanja apa, dibangun apa, dan siapa yang menikmatinya.
Di balik layar : 4 penyakit kronis
1. PENGAWASAN NOL: TANDA TANGAN PALSU DAN TIDAK PERNAH TURUN
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Direksi Pekerjaan, hingga Pengawas Lapangan ternyata tidak pernah turun ke lokasi. Tanda tangan pada laporan pemeriksaan dianggap sah, padahal hasil pemeriksaan membuktikan tanda tangan itu dipalsukan atau dicoret begitu saja tanpa verifikasi. Tidak ada satu pun yang bertanggung jawab.
2. MASALAH TAHUNAN: SAMA PERSIS DENGAN 2022–2023
Fakta paling miris: Temuan kerugian dan jenis pelanggaran ini sama persis dengan temuan BPK pada tahun 2022 dan 2023. Artinya, selama tiga tahun berturut-turut, tidak ada perbaikan sama sekali. Justru nilai kerugiannya makin membengkak dari tahun ke tahun. Ini bukti pembiaran sengaja.
3. KOLUSI TERPATOKAN: BAGI HASIL KONTRAKTOR & OKNUM
BPK menegaskan adanya indikasi kuat kolusi. Polanya sudah terang benderang: Kontraktor diberi izin kerjakan seadanya, dibayar penuh, lalu ada pembagian keuntungan kembali ke oknum dinas. Pengawasan dimatikan, aturan dilanggar bersama-sama.
4. DENDA DIHAPUSKAN: RATUSAN PAKET TERLAMBAT TAPI TAK DIDENDA
Ratusan paket pekerjaan terlambat diselesaikan berbulan-bulan dari jadwal kontrak. Namun, anehnya, tidak ada satu rupiah pun denda keterlambatan yang dipungut oleh dinas. Ini adalah bentuk lain dari pemberian "hadiah" ilegal kepada rekanan.
Ini Rekom BPK: Tarik uangnya, pidana dan ganti pejabat
Melihat bobot pelanggaran yang sangat berat dan kerugian negara yang luar biasa besar, BPK RI memberikan rekomendasi tegas yang tak bisa ditawar lagi kepada Gubernur Sulawesi Utara:
Satu, Tarik kembali seluruh kelebihan bayar Rp 18,4 Miliar beserta denda bunga. Uang ini harus ditagih secara pribadi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan kontraktor penerima uang.
Dua, Tuntut ganti rugi kerugian akibat kualitas buruk senilai Rp 2,9 Miliar.
Tiga, Lapor dan proses pidana bagi pihak yang terbukti sengaja melakukan perbuatan melawan hukum merugikan negara.
Empat, Ganti seluruh pejabat yang terbukti lalai berulang kali dan tidak mampu memperbaiki sistem.
Lima, Lakukan perombakan total sistem pengawasan agar kebocoran ini tidak terulang.(P/r*/dg)
