PRIORITAS, 31/8/26 (Palu): Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu kembali menjadwalkan sidang eksekusi perkara enam kepala desa di Kabupaten Banggai yang memenangkan gugatan terhadap Bupati Banggai Amiruddin Tamoreka.
Sidang eksekusi tersebut rencananya akan berlangsung pada Senin, 31 Agustus 2026. Sebelumnya, sidang serupa pada Kamis, 20 Agustus 2026, tidak dapat berlanjut karena Bupati Banggai tidak hadir.
Kuasa hukum enam kepala desa, Muhammad Takdir Al Mubaraq, mengatakan yang memimpin sidang sebelumnya adalah Ketua PTUN Palu.
“Sidang eksekusi sebelumnya gagal, setelah Bupati Banggai Amiruddin Tamoreka tidak hadir,” kata Takdir dalam keterangannya di Palu, Minggu (30/8/26).
Enam kepala desa menang
Keenam kepala desa mengajukan kembali permohonan eksekusi setelah mereka memenangkan sengketa pemberhentian mereka di PTUN Palu. Putusan tersebut kemudian kembali dikuatkan setelah Bupati Banggai mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar.
Keenam kepala desa meminta pengadilan memerintahkan Bupati Banggai menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap serta memulihkan kedudukan mereka sebagai kepala desa.
Perkara tersebut bermula ketika Bupati Banggai memberhentikan enam kepala desa pada 18 Juni 2025.
Keenamnya adalah Kepala Desa Sentral Sari Sudarsono, Kepala Desa Mansahang Ruhyana, Kepala Desa Jaya Kencana Manippi, dan Kepala Desa Tirta Sari Mustofa di Kecamatan Toili. Dua lainnya yakni Kepala Desa Gonohop Indri Yani Madalombang dan Kepala Desa Simpang Dua Fenny Sangkaning Rahayu di Kecamatan Simpang Raya.
Kaitkan pemberhentian dengan PSU
Menurut Takdir, alasan pemberhentian tersebut karena keenam kepala desa tidak netral dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati Banggai 2024.
PTUN Palu kemudian membatalkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian tersebut dan memerintahkan Bupati Banggai mencabut keputusan serta memulihkan kedudukan, harkat, dan martabat keenam kepala desa.
Tidak menerima putusan tersebut, Bupati Banggai mengajukan banding ke PT TUN Makassar. Namun, upaya banding tersebut mendapat penolakan dan tetap menguatkan putusan PTUN Palu.
Dengan demikian, keputusan pengadilan yang memenangkan keenam kepala desa tetap berlaku dan menjadi dasar pengajuan permohonan eksekusi.
Putusan berkekuatan hukum tetap sejak Februari
Perkara tersebut tidak berlanjut ke tingkat kasasi karena terdapat pembatasan pengajuan kasasi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020.
Karena pemeriksaan perkara berakhir pada tingkat banding, PTUN menyatakan keenam perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak 23 Februari 2026.
Sidang eksekusi kemudian menjadi tahapan penting untuk memastikan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
PTUN Palu kini kembali menjadwalkan persidangan pada Senin, 31 Agustus 2026. Sidang tersebut diharapkan menjadi langkah lanjutan dalam proses pelaksanaan putusan terhadap sengketa enam kepala desa di Kabupaten Banggai. (P-*Ant/sm)
