PRIORITAS, 11/9/26 (Parigi Moutong): Kabar mengejutkan datang dari Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Sebanyak 7.197 penerima bantuan sosial (bansos) terindikasi terkait aktivitas judi online atau judol. Data tersebut kini menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui Dinas Sosial.
Kepala Bidang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial Parigi Moutong Ayub Ansyari mengatakan proses verifikasi masih berlangsung. Menurutnya, petugas melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap data Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Proses tersebut berlangsung di tingkat desa dan kelurahan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
Pemerintah perlu memastikan apakah indikasi tersebut benar-benar menunjukkan keterlibatan penerima dalam judi online. Sebab, Dinas Sosial menemukan dugaan penggunaan administrasi kependudukan milik KPM oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.
Bisa langsung hentikan bansos
Ayub menegaskan, pemerintah memiliki kebijakan tegas terhadap penerima bansos yang terbukti bermain judol. Jika terbukti, pemerintah dapat menghentikan bantuan sosial yang bersangkutan. Namun, penerima masih dapat mengajukan pemulihan apabila memenuhi ketentuan. Salah satunya dengan menutup akun judi online.
Penerima juga harus membuat surat pernyataan bermeterai Rp10.000. Kemudian mengunggah dokumen tersebut melalui SIKS-NG untuk proses pemulihan data.
Jangan sembarang serahkan KTP dan KK
Dinas Sosial Parigi Moutong mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati menjaga dokumen kependudukan. KTP, kartu keluarga, dan dokumen lainnya tidak boleh diberikan kepada pihak lain tanpa tujuan yang jelas.
Penyalahgunaan data bukan hanya mengancam status penerima bansos. Dampaknya juga dapat merusak reputasi finansial dan menimbulkan persoalan hukum.
Karena itu, Ayub meminta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan pendamping sosial aktif memberikan edukasi mengenai bahaya judi online.
Jika mengulang, bantuan bisa permanen dicabut
Melansir Antara News, pemerintah memberikan ruang pemulihan bagi penerima yang terbukti dan kemudian memenuhi persyaratan. Namun, kebijakan berbeda berlaku jika penerima kembali mengulangi aktivitas judi online.
Menurut Dinsos Parigi Moutong, bansos dapat dihentikan secara permanen bagi KPM yang kembali melakukan pelanggaran. Karena itu, pemerintah berharap masyarakat memahami konsekuensi judi online dan tidak mudah terjerumus dalam aktivitas tersebut. (P-*/sm)
