PRIORITAS, 21/7/26 (Manado) : Ikatan Keluarga Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (IKA GMNI) Sulawesi Utara (Sulut) menyoroti dugaan penyimpangan serius pelaksanaan proyek perumahan bersubsidi yang dibiayai melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara dengan PT Bank Tabungan Negara (BTN), dan berpotensi merugikan negara.
Sinyalemen ini terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2026 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara.
Ketua Presidium Daerah IKA GMNI Sulut, Falen Umbokahu melihat temuan LHP BPK ini bukan sekadar penyimpangan administrasi atau kerugian uang negara. "Ini adalah contoh nyata penderitaan rakyat kecil yang bekerja keras, berharap memiliki tempat berteduh yang layak, namun haknya diabaikan, kepentingannya dikorbankan demi keuntungan segelintir orang," kata Falen, dikutip catatansenjanews, Senin (20/7/26).
Hak Milik Harus Berfungsi untuk Manusia, Bukan Sebaliknya
Menutnya, paham yang menjadikan harta atau kekuasaan sebagai tuan, sementara manusia hanya dijadikan alat, harus ditolak, karena proyek ini dibuat atas nama rakyat, dibiayai uang rakyat, tanahnya dihuni rakyat, namun dokumen kepemilikan justru diambil alih pihak lain.
Karena itu, dia berpendapat, jika sinyalemen atas temuan BPK tersebut terbukti, Ini adalah pengkhianatan terhadap tujuan utama ekonomi dan pembangunan, seperti diamanatkan undang undang : segala kekayaan dan sarana hidup harus dikuasai, diatur, dan dimanfaatkan untuk kemakmuran manusia, bukan untuk menumpuk kekayaan pribadi atau kelompok.
Falen menyoroti kelemahan perjanjian antara Pemprov Sulut dan BTN, ketidakjelasan siapa bertanggung jawab, hingga pengawasan yang hilang, semua ini bermula dari satu penyakit, yakni lupa bahwa rakyat adalah pemilik sejati.
"Kita tidak berjuang demi proyek yang tercatat rapi di laporan, tapi demi orang yang menempati rumah itu," kata dia. Jika perjanjian dibuat tanpa melindungi hak warga penerima, jika aturan dibuat lebih memudahkan urusan administrasi daripada menjamin keadilan hidup, maka itu bukan pelayanan, melainkan pengabaian tugas.
Kerugian Rp 45 miliar yang ditaksir dari LHP itu, menurutnya bukan hanya uang yang hilang dari kas negara, namun juga kerugian kepercayaan, kerugian masa depan keluarga yang sudah menabung bertahun-tahun, kerugian rasa aman bagi anak-anak yang tumbuh di rumah itu.
"Marhaenisme mengajarkan bahwa ketidakadilan sekecil apa pun yang menimpa rakyat kecil, adalah ketidakadilan bagi seluruh bangsa," tambahnya.
Dari LHP tersebut mengungkap, ratusan sertifikat hak milik rumah tak dapat dilacak, sementara puluhan miliar rupiah dana berisiko menjadi kerugian.
Proyek ini digulirkan sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Manado.
Dilaksanakan dalam rentang waktu 2021 hingga 2024, pembiayaan menggunakan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi yang digabungkan dengan bantuan dana subsidi daerah.
Sebagian besar pencairan dana dan penyerahan fisik unit rumah terjadi pada kurun waktu 2022–2025.
Proyek tersebar di beberapa lokasi strategis di pinggiran Kota Manado, meliputi Kecamatan Mapanget, Kecamatan Paal Dua, serta kawasan sekitar Manado Perkasa hingga wilayah perbatasan dengan Minahasa Utara.
Pemeriksaan yang dilakukan BPK pada Semester I tahun ini menemukan fakta mencengangkan: ratusan sertifikat hak milik atas unit rumah yang dibangun tidak dapat dilacak keberadaannya.
Dokumen tersebut tidak ditemukan di arsip Badan Pertanahan Nasional (BPN), tidak dipegang oleh masyarakat penerima manfaat, dan juga tidak tercatat sebagai agunan sah di bank penyalur.
Ada indikasi kuat bahwa sertifikat dialihkan ke pihak lain atau dijadikan jaminan tambahan tanpa prosedur hukum yang sah dan tanpa sepengetahuan Pemprov Sulut maupun penerima rumah.
Temuan ini diperparah dengan ketidaksesuaian data antara kondisi fisik bangunan, administrasi pertanahan, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.
Akibat kekacauan administrasi dan pengawasan yang lemah, nilai kerugian potensial yang teridentifikasi BPK mencapai kisaran Rp 35 miliar hingga Rp 45 miliar, dengan rincian:
1. Nilai aset tanah dan bangunan yang status kepemilikannya tidak jelas: sekitar Rp28–32 miliar
2. Dana subsidi dan pembiayaan yang dicairkan sebelum syarat kelengkapan dokumen terpenuhi: sekitar Rp7–13 miliar
3. Nilai kredit perbankan yang berisiko macet, meski angka pasti belum terhitung, namun berpotensi menambah besaran kerugian di atas karena status agunan yang tidak sah.
Kerjasama yang tak Jelas
Penyimpangan ini juga menyoroti kelemahan mendasar dalam perjanjian kerja sama antara Pemprov Sulawesi Utara dan BTN.
Naskah perjanjian dinilai belum memuat aturan rinci mengenai pembagian tugas, tanggung jawab pengurusan sertifikat, serta mekanisme pengawasan penyerahan dokumen kepada penerima.
Akibatnya, tidak ada pihak yang secara tegas bertanggung jawab memantau keberadaan sertifikat, sehingga celah penyalahgunaan terbuka lebar.
BPK telah meminta Pemprov Sulut, BTN, dan instansi terkait segera menelusuri keberadaan seluruh sertifikat yang hilang, menyelesaikan ketidaksesuaian data, serta memperbaiki perjanjian kerja sama agar peran masing-masing pihak menjadi jelas.
Pemeriksaan lebih mendalam masih terus dilakukan untuk menetapkan besaran kerugian pasti dan mencari pihak yang bertanggung jawab.(P/dg)
