PRIORITAS, 6/4/2026 (Tanjungpinang): Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tengah mengkaji kemungkinan evaluasi Harga Patokan Mineral (HPM) pasir kuarsa menyusul permintaan sejumlah perusahaan tambang akibat turunnya harga ekspor komoditas tersebut.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menegaskan bahwa penyesuaian HPM tidak bisa dilakukan secara cepat dan harus melalui kajian komprehensif dengan mempertimbangkan kepentingan daerah serta kepatuhan terhadap regulasi.
“Penurunan harga patokan harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya saat kunjungan kerja di Natuna, Sabtu (6/4/2026).
HPM sendiri merupakan acuan harga penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang menjadi dasar perhitungan pajak daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
Saat ini, HPM pasir kuarsa di Kepri tergolong tinggi dibanding daerah lain. Di Natuna mencapai Rp250.000 per ton dan di Lingga Rp210.000 per ton, jauh di atas wilayah seperti Kalimantan Barat dan Bangka Belitung.
Meski terdapat lebih dari seratus perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan tahap eksplorasi, hingga akhir 2025 baru tiga perusahaan yang aktif mengekspor pasir kuarsa ke China.
Pemprov Kepri menegaskan evaluasi akan dilakukan secara hati-hati dengan melibatkan berbagai pihak guna memastikan tata kelola pertambangan tetap transparan dan akuntabel. (P-jeff k)
