PRIORITAS, 3/9/26 (Manado) : Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus meyakini, pada 2027, dengan program-program pemerintah pusat yang diturunkan, khususnya wilayah pertambangan rakyat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu menembus angka Rp 5 triliun.
Demikian diungkapkan saat Rapat Paripurna DPRD Sulut dalam rangka penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2026.Bertempat di ruang paripurna DPRD, Rabu (02/29/2026)
Penandatanganan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut yang dipimpin Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen didamping Wakil Ketua Michaela E Paruntu, Royke Anter dan Stela Runtuwene.
Selain penandatanganan KUA-PPAS P-APBD 2026, paripurna yang menandai penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2026 sekaligus pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun 2026, juga pemyampaian Laporan Kelengkapam DPRD dan Laporan Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Masa persidangan Ketiga Tahubn 2026.
Gubernur Yulius mengapresiasi kepekaan dan catatan kritis anggota dewan yang menyerap langsung aspirasi konstituen di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Menurutnya, responsivitas fiskal daerah terus dipacu agar kebutuhan masyarakat dapat dieksekusi secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
Merespons kesepakatan P-KUA dan P-PPAS TA 2026, Gubernur menegaskan tiga komitmen utama eksekutif dalam tata kelola anggaran perubahan.
Penyesuaian anggaran difokuskan pada program yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga, Penanganan stunting, Pengentasan kemiskinan, penguatan infrastruktur strategis, serta Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan
Eksekutif berkomitmen menyelaraskan temuan reses ke dalam dokumen rencana kerja pembangunan daerah (RKPD).
”Hasil reses memuat potret riil harapan dan detak jantung masyarakat. Pemprov Sulut tidak akan membiarkan laporan reses ini sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan sesuai skala prioritas,” ucapnya dikutip sulut1news.
Gubernur mengajak seluruh elemen penyelenggara pemerintahan di Sulut untuk terus memperkuat sinergi strategis, khususnya dalam mengawal Pengawalan Program Strategis Nasional (PSN).(P-r*mrl/dg)
