PRIORITAS, 23/10/26 (Jakarta): Dua undang-undang utama sistem hukum pidana Indonesia mulai berlaku pada 2 Januari 2026, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyoroti pemberlakuan kedua regulasi tersebut saat mengulas penegakan hukum selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam keterangan resminya, Kamis (22/10/26), Habiburokhman membahas pembaruan hukum pidana, perlindungan kebebasan sipil, pemberantasan korupsi, dan pemulihan aset negara.
Ia menyebut dua tahun pemerintahan Prabowo sebagai momentum untuk meninjau arah kebijakan hukum nasional.
“Dua tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum krusial untuk membaca kembali arah kompas negara hukum Indonesia. Di tengah pusaran dinamika geopolitik dan tantangan ekonomi global, pemerintah berhasil meletakkan fondasi pembaruan hukum yang kokoh sekaligus membuktikan bahwa keadilan tidak lagi berhenti sebagai jargon politik,” ujar Habiburokhman.
Terkait pembaruan regulasi, politikus Partai Gerindra itu menyoroti proses panjang penyusunan KUHP dan KUHAP baru. Ia menyatakan kedua undang-undang tersebut semestinya hadir sejak awal era reformasi.
“Dengan segala hormat, seharusnya dua UU pidana terpenting tersebut dibentuk di awal reformasi, setelah menunggu hampir 30 tahun baru di era kepemimpinan Presiden Prabowo , mimpi tersebut bisa diwujudkan,” terangnya.
KUHP baru mengubah ketentuan hukum pidana nasional, sedangkan KUHAP baru mengatur tata cara penegakan hukum pidana.
Habiburokhman menjelaskan pembaruan KUHP mencakup pergeseran pendekatan pemidanaan dari orientasi pembalasan atau retributif menuju pendekatan korektif, rehabilitatif, dan restoratif.
Sementara itu, Habiburokhman menyoroti ketentuan KUHAP baru mengenai hak warga negara saat berhadapan dengan aparat penegak hukum.
Ia menyebut aturan tersebut mencakup perlindungan bagi saksi, korban, dan tersangka serta upaya mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat.
“Sejalan dengan itu, kehadiran KUHAP baru secara signifikan memperkuat kedudukan warga negara dihadapan aparat penegak hukum. Hak-hak warga negara, baik sebagai saksi, korban, maupun tersangka, dijamin secara lebih setara guna menutup celah penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) oleh alat negara,” tegas Habiburokhman.
Selain membahas dua regulasi tersebut, Habiburokhman memasukkan perlindungan kebebasan sipil, pemberantasan korupsi, dan pemulihan aset negara dalam daftar aspek penegakan hukum yang ia soroti selama pemerintahan Prabowo. (P-*/Khalied M)
