PRIORITAS, 28/10/26 (Jakarta): Harga beras di pasar mahal diduga kuat karena adanya keterlibatan mafia beras, khususnya sindikat pengoplosan beras.
Menurut Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur mahal berkaitan dengan jaringan mafia beras.
Oleh karena itu Amran meminta kepolisian mengusut jaringan tersebut hingga tuntas. Dia bahkan mendesak agar pelaku dijatuhi hukuman maksimal, termasuk hukuman mati jika dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan.
"Kami memohon penegak hukum, penuntutan dan seterusnya, ini diberi hukuman terberat. Bila memungkinkan ada di dalam undang-undang atau regulasi kita dihukum mati, ini saya kira pantas," tegas Amran saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di PIBC dilansir dari CNBC Indonesia, Rabu (28/10/26).
Dugaan pengoplosan
Dikatakan Amran, dugaan pengoplosan di Cipinang memiliki modus serupa dengan temuan sebelumnya di sebuah kediaman di kawasan Kayumanis, Matraman, Jakarta Timur, yang diduga menjadi rumah produksi tempat mengoplos beras SPHP menjadi premium.
Bahkan dia pun menyebut praktik tersebut diduga dijalankan oleh komplotan khusus yang perlu ditelusuri lebih jauh.
"Ini memang ada sindikasi, ada komplotan khusus mafia beras. Ini harus dibongkar seluruh Indonesia," katanya.
Mentan memperkirakan volume beras yang terlibat bisa mencapai ribuan ton apabila praktik tersebut dilakukan setiap hari. Dia juga menduga kegiatan itu telah berlangsung cukup lama, meski jumlah keseluruhan beras yang terlibat masih perlu dipastikan melalui penyelidikan.
Adapun salah satu persoalan yang disoroti Amran adalah dugaan penjualan beras SPHP dengan harga di atas harga yang seharusnya. Beras yang memperoleh subsidi pemerintah itu diduga diolah dan dikemas kembali untuk dipasarkan sebagai beras premium.
Bahkan Amran menyebut beras SPHP seharusnya dijual seharga Rp12.500 per kilogram (kg), tetapi diduga dipasarkan hingga Rp17.000 per kg. Selisih harga tersebut mencapai Rp4.500 per kg.
"Ini (beras SPHP) disubsidi pemerintah. Ini subsidi di hilir. Ini disubsidi, kalau tidak salah ya, boleh dicek nanti, Rp6.000 per kg, SPHP. Harusnya ini dijual Rp12.500 (per kg), tapi dijual jadi premium Rp17.000 (per kg)," katanya.
Penyimpangan subsidi
Kemudian Amran menilai dugaan praktik tersebut menyimpangkan tujuan subsidi yang diberikan untuk membantu masyarakat mendapatkan beras dengan harga terjangkau. Ia juga menyebut beras yang menjadi sorotan merupakan produk lokal yang diduga diproses ulang dan dikemas kembali, bukan beras impor.
Selanjutnya Amran mengaitkan dugaan pengoplosan tersebut dengan besarnya dukungan pemerintah terhadap sektor pangan. Dia menyebut subsidi pemerintah pada 2026 mencapai Rp160 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp144 triliun.
Sehingga menurutnya, penyalahgunaan beras subsidi tidak hanya berpotensi merugikan konsumen, tetapi juga petani yang selama ini didukung melalui berbagai kebijakan pemerintah. "Jadi produsen, konsumen dua-duanya dikhianati," katana.
Kemudian Amran menyebut sekitar 115 juta petani padi dan 286 juta penduduk Indonesia berkaitan langsung dengan persoalan beras. Dia menilai stabilitas pasokan dan harga komoditas tersebut penting karena beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat.(P-*/am)
