Eks Menteri Pemuda dan Olahraga, Ario Bimo Nandito Ariotedjo (tengah) berjalan untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/6/2026). ANTARA
PRIORITAS, 10/9/26 (Jakarta) : Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) hari ini mengagendakan menghadirkan eks Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji di PN Jakpus.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda ini. "Sengaja dihadirkan agar fakta-fakta terkait kasus tersebut bisa terungkap secara komprehensif," katanya.
Kesaksian Dito, jelasnya, diharapkan memberikan gambaran utuh terhadap konstruksi maupun kronologi sehingga nanti majelis hakim dapat menilai bagaimana konstruksi utuh dari perkara kuota haji ini.
Terlebih, kata dia, Dito sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi saat kasus tersebut masih pada tahap penyidikan atau belum memasuki tahap persidangan.
"Pada saat itu, yang bersangkutan dimintai keterangan berkaitan dengan pengetahuan soal alasan atau dasar mengapa Pemerintah Arab Saudi ini memberikan tambahan sebanyak 20.000 kuota haji kepada Pemerintah Indonesia," ujar Budi, dikutip Antara, Rabu (9/9/2026).
Ia mengatakan penyidik pada saat itu mendapatkan keterangan dari Dito bahwa Pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan kuota haji tersebut agar Pemerintah Indonesia dapat memangkas antrean ibadah haji reguler.
"Ini kemudian mengonfirmasi bahwa apa yang dilakukan pihak-pihak di Kementerian Agama bertolak belakang dengan apa yang menjadi dasar pemberian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 itu," katanya.
KPK memulai penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji Indonesia tahun 2023-2024 pada 9 Agustus 2025.
Hingga 30 Maret 2026, KPK menetapkan empat tersangka, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku mantan Staf Khusus Menag, Direktur Operasional Maktour Ismail Adham, dan mantan Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia Asrul Aziz Taba.
Keempat tersangka mulai menjalani persidangan sebagai terdakwa pada 11 Agustus 2026. Mereka didakwa merugikan negara hingga Rp622,09 miliar.(P-r*ant/dg)
