PRIORITAS, 5/6/26 (Jakarta): Kabar bahwa Danantara mewajibkan warga Indonesia dengan tabungan di atas Rp3 miliar membeli produk Obligasi Patriot dan Obligasi Merah Putih, adalah berita bohong alias hoaks.
Hal itu diungkapkan Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria. "Tidak benar informasi tersebut. Isu itu hoaks,” tegas Dony dalam keterangan resminya, Jumat (5/6/26).
Dony yang juga menjabat Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN itu menegaskan tidak pernah ada rencana mewajibkan orang kaya membeli Obligasi Patriot (Patriot Bond) dan Obligasi Merah Putih (Merah Putih Bond).
Diketahui, kabar tersebut mencuat seiring disahkannya revisi Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi Undang-undang.
Instrumen Obligasi Patriot dan Obligasi Merah Putih, kata Donny, dirancang sebagai produk investasi yang ditujukan bagi masyarakat maupun investor yang berminat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan nasional.
Mantan Wakil Menteri BUMN tersebut menegaskan tak ada kewajiban bagi masyarakat kalangan tertentu untuk membeli produk tersebut.
"Pemerintah dan Danantara berkomitmen menjalankan seluruh kebijakan investasi sesuai prinsip transparansi, tata kelola yang baik, serta menghormati hak masyarakat dalam mengambil keputusan investasi,” ucapnya.
“Oleh karena itu, informasi yang menyebut adanya kewajiban pembelian bagi kelompok masyarakat tertentu tidak benar dan tidak memiliki dasar," tambah Dony.
Seperti diberitakan sebelumnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) disetujui menjadi UU oleh DPR RI.
Salah satu perubahan dari aturan tersebut yakni mengatur Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk menerbitkan surat utang khusus.
Menkeu Purbaya juga membantah
Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Danantara dapat menerbitkan surat utang khusus termasuk Obligasi Patriot dan Obligasi Merah Putih.
Dikatakan, hal itu sebagai upaya memperkuat mobilisasi modal untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tingginya ketidakpastian global.
Sementara terkait isu kewajiban untuk membeli bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan nilai aset di atas Rp3 miliar, Purbaya membantah.
Meski demikian, ia menyebut ada insentif khusus yang akan diberikan jika seseorang berpartisipasi dalam pembelian surat utang yang diterbitkan Danantara tersebut.
"Nggak ada kewajiban, tetapi akan diberi insentif sehingga itu menarik bagi orang yang punya uang, kira-kira gitu. Setahu saya nggak wajib sampai sekarang ya, waktu saya ikut rapat di Istana, tetapi nggak tahu kalau berubah. Setahu saya Presiden nggak pernah bilang itu wajib," ucap Purbaya di DPR RI, seperti dilansir dari Antara. (P-*/ht)
