Lompat ke konten
Breaking
EKBISEnergi & Sumber Daya

Impor BBM Pertamina dijalankan transparan, ini penjelasan Dirut Simon

Khalied Malvino1 menit baca
Bagikan
Screenshot 2025-09-20 053401
Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero), Simon Aloysiius Mantiri saat menjawab pertanyaan wartawan terkait impor BBM Pertamina ke badan usaha (BU) swasta, seperti Shell, Vivo, dan BP-AKR. (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)

PRIORITAS, 20/9/25 (Jakarta): Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menegaskan impor BBM Pertamina tak untuk mencari keuntungan. Perusahaan memakai mekanisme open book dan skema business to business (B2B) agar harga di SPBU tetap stabil.

β€œYang pasti jangan sampai membebankan dan membuat harga ke konsumen jadi lebih tinggi. Jadi kita harapkan harga konsumen tidak berubah,” kata Aloysius di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (19/9/2025), menanggapi pertanyaan tentang marjin keuntungan.

β€œPerusahaan juga tidak memanfaatkan situasi ini untuk meraih laba tambahan,” tambahnya.

Aloysius menekankan semua pihak bertugas menjaga ketahanan energi nasional dan meningkatkan lifting migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) lain.

β€œKalau ada kesempatan ini hanya diminta untuk kolaborasi. Mekanismenya dijalankan dengan baik sehingga Badan Usaha Swasta tetap memperoleh operasional yang berkelanjutan secara komersial,” jelasnya.

Empat poin kesepakatan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memaparkan empat poin kesepakatan hasil pertemuan dengan SPBU swasta, termasuk Shell, BP-AKR, ExxonMobil, dan Vivo Energy Indonesia.

  • Pertama, stok impor untuk swasta akan dibeli melalui Pertamina dan berupa BBM murni tanpa aditif.
  • Kedua, pihak swasta menyetujui kehadiran surveyor untuk memastikan BBM impor belum dicampur aditif saat diterima.
  • Ketiga, harga BBM ditetapkan agar menguntungkan semua pihak, termasuk perusahaan pelaksana.
  • Keempat, pemerintah memastikan stok badan usaha swasta terpenuhi dalam tujuh hari sejak kesepakatan.

Permintaan tambahan kuota muncul karena beberapa SPBU mengalami keterbatasan pasokan akibat kuota impor habis. Namun, pemerintah menolak karena kuota telah naik 10% dibanding 2024.

Kesepakatan ini menegaskan, impor BBM Pertamina dijalankan transparan, kolaboratif, dan menjaga stabilitas harga konsumen, sekaligus mendukung ketahanan energi nasional. (P-Khalied M)

Komentar

Rekomendasi untuk Anda

Pasang iklan Anda di sini

Jangkau pembaca Berita Prioritas melalui salah satu kanal berita paling aktif di wilayah ini.

Email Kami