PRIORITAS, 6/4/26 (Jakarta): Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) yang mengatur kolaborasi strategis di sektor industri jasa instalasi lepas pantai. Kesepakatan ini diharapkan dapat mempererat sinergi kedua negara, khususnya dalam penguatan kerja sama di bidang hulu minyak dan gas bumi (migas).
“MoU ini ditargetkan dapat memperkuat sinergi Indonesia dan Republik Korea dalam pengembangan industri jasa instalasi di perairan, termasuk dalam transfer teknologi, peningkatan kapasitas SDM, serta pembongkaran dan pemanfaatan kembali anjungan lepas pantai pascaoperasional minyak dan gas bumi,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya, dikutip di Jakarta, Senin (6/4/26).
Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan oleh kedua menteri di sela-sela pertemuan bilateral yang dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Republik Korea Lee Jae Myung, bertempat di Blue House, Istana Kepresidenan Korea Selatan, Seoul, pada Rabu (1/4/26).
Cakupan kerja sama ini meliputi pengembangan teknologi di bidang jasa instalasi lepas pantai, kegiatan dekomisioning atau pembongkaran anjungan laut pasca-berakhirnya operasi migas, serta upaya pemanfaatan ulang (reutilisasi) infrastruktur tersebut.
Koordinasi dan sinergi
Di samping itu, Indonesia dan Korea Selatan berkomitmen untuk mempererat koordinasi dan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta, sekaligus meningkatkan kapabilitas serta pengembangan sumber daya manusia di industri migas dan sektor-sektor pendukung lainnya.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan bahwa kerja sama ini menjadi peluang strategis bagi pelaku usaha energi dalam negeri—termasuk Pertamina Group dan perusahaan swasta nasional—untuk turut serta dalam realisasi implementasi MoU ini.
“Pemanfaatan kembali anjungan lepas pantai pascaoperasional minyak dan gas bumi nantinya direncanakan untuk dapat menjadi lokasi liquefied natural gas (LNG) receiving terminal serta lokasi carbon capture and storage, dan hal ini terbuka bagi para pelaku industri energi nasional,” imbuh Airlangga.
MoU ini efektif selama lima tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama. Meski tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara internasional, kesepakatan ini menjadi pijakan krusial bagi penguatan kerja sama strategis Indonesia-Korsel di sektor energi, khususnya migas.
“Kerja sama ini mencerminkan komitmen kedua negara dalam mendorong pembangunan ekonomi secara berkesinambungan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain strategis dalam industri energi global,” tutur Airlangga, demikian informasi yang diterima dari Beritasatu. (P-Zamir)
