PRIORITAS, 04/11/2026 (Jakarta): Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan Indonesia mencapai 3,23 persen pada Oktober 2026. Namun, angka nasional tersebut menyimpan catatan penting bagi daerah.
Sulawesi Utara mencatat inflasi tertinggi dibandingkan 37 provinsi lainnya. Angkanya mencapai 8,07 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy).
BPS menyampaikan data tersebut dalam Rilis Berita Resmi Statistik pada Senin (2/11/2026). Data itu menunjukkan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 109,04 pada Oktober 2025 menjadi 112,56 pada Oktober 2026.
Secara nasional, inflasi tahunan Oktober sedikit menurun dibandingkan September 2026. Pada bulan sebelumnya, inflasi tercatat sebesar 3,28 persen.
Sementara itu, inflasi bulanan atau month-to-month (mtm) mencapai 0,22 persen. Indeks Harga Konsumen juga meningkat dari 112,31 pada September menjadi 112,56 pada Oktober 2026.
Sulawesi Utara Catat Inflasi Tertinggi Nasional
Data BPS menunjukkan seluruh 38 provinsi mengalami inflasi secara tahunan pada Oktober 2026.
Sulawesi Utara menempati posisi tertinggi dengan inflasi 8,07 persen. Posisi berikutnya ditempati Papua Pegunungan sebesar 7,22 persen.
Papua Barat mencatat inflasi 6,38 persen. Selanjutnya, Maluku Utara mencapai 6,18 persen dan Papua Tengah sebesar 6,11 persen.
Sebaliknya, DKI Jakarta mencatat inflasi terendah sebesar 2,52 persen. Kalimantan Utara menyusul dengan 2,68 persen.
Tingginya inflasi Sulawesi Utara menjadi perhatian karena kenaikan harga memengaruhi kebutuhan masyarakat. BPS menyebut cabai rawit, ikan segar, dan tarif angkutan udara menjadi pendorong utama inflasi di provinsi tersebut.
Harga Pangan dan Transportasi Dorong Inflasi
Secara nasional, kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil terbesar terhadap inflasi tahunan.
Kelompok tersebut mengalami inflasi 4,82 persen. Kontribusinya mencapai 1,40 poin persentase terhadap inflasi umum.
Sejumlah komoditas yang mendorong kenaikan harga meliputi cabai rawit, ikan segar, beras, dan minyak goreng. Daging ayam ras, daging sapi, serta sigaret kretek mesin juga memberikan andil.
Kelompok transportasi mencatat inflasi 4,87 persen. Kontribusinya terhadap inflasi umum mencapai 0,59 poin persentase.
Kenaikan harga bensin, tarif angkutan udara, oli mesin, dan biaya pemeliharaan kendaraan turut memengaruhi kelompok tersebut.
Sementara itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi 4,52 persen. Kelompok ini memberikan andil sebesar 0,32 poin persentase.
Komponen Inti dan Harga Bergejolak
Bank Indonesia mencatat inflasi inti pada Oktober 2026 sebesar 2,56 persen secara tahunan. Sementara itu, kelompok harga bergejolak mengalami inflasi 5,81 persen.
Kelompok harga yang diatur pemerintah juga mengalami inflasi 3,24 persen. Perkembangan tersebut menunjukkan tekanan harga berasal dari beberapa komponen ekonomi.
Bank Indonesia menyebut inflasi bulanan Oktober sebesar 0,22 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi September yang mencapai 0,30 persen.
Bank Indonesia menilai inflasi nasional masih berada dalam sasaran 2,5 ± 1 persen. Namun, pemerintah tetap perlu memperkuat pengendalian harga dan menjaga pasokan barang kebutuhan pokok.
Pengendalian Harga Daerah Perlu Diperkuat
Perbedaan inflasi antardaerah menunjukkan dinamika harga tidak selalu sama. Kondisi pasokan, distribusi, dan karakteristik konsumsi turut memengaruhi perkembangan harga.
Bagi Sulawesi Utara, tingginya inflasi membutuhkan perhatian pemerintah daerah. Pengendalian harga pangan dan kelancaran distribusi menjadi bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat.
Pemerintah daerah juga perlu memperkuat koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Langkah tersebut penting untuk mengantisipasi kenaikan harga komoditas strategis.
Dengan inflasi tahunan nasional sebesar 3,23 persen, tantangan pengendalian harga masih perlu mendapat perhatian. Terutama bagi daerah dengan tekanan inflasi jauh di atas rata-rata nasional. (P-*/sm)
