PRIORITAS, 8/9/26 (Palu): Permohonan izin usaha sektor kelautan di Sulawesi Tengah (Sulteng) melonjak 127 persen pada triwulan II 2026 dibandingkan triwulan I.
Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Moh. Rifani Pakamundi menyampaikan data tersebut di Palu, Senin (7/9/2026).
Berdasarkan analisis sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA), jumlah permohonan perizinan berusaha selama semester I 2026 mencapai 53.364 permohonan.
Jumlah tersebut bertambah 17.588 permohonan pada triwulan II dibandingkan triwulan sebelumnya. Lonjakan terutama terjadi di wilayah kepulauan yang memiliki aktivitas ekonomi kelautan cukup besar.
Duo Banggai jadi penyumbang terbesar
Dua kabupaten kepulauan di kawasan Banggai Raya menjadi penyumbang terbesar. Nilai izin usaha sektor kelautan Sulteng mencapai 58,5 persen dari total kenaikan permohonan pada triwulan II. Dari nilai tersebut, Kabupaten Banggai Laut mencatat tambahan 6.215 permohonan atau 35,3 persen dari kenaikan tersebut. Sementara itu, Kabupaten Banggai Kepulauan mencatat tambahan 4.071 permohonan atau 23,1 persen.
Menurut Rifani, peningkatan tersebut berkaitan dengan program penjangkauan atau targeted program untuk melakukan formalisasi nelayan dan pelaku pengolahan hasil laut.
Program tersebut mendorong pelaku usaha di wilayah kepulauan untuk masuk ke sistem perizinan formal. Dengan demikian, aktivitas ekonomi yang sebelumnya belum tercatat dapat masuk dalam basis data perizinan pemerintah.
Pengolahan ikan mendominasi aktivitas usaha
Data DPMPTSP menunjukkan aktivitas ekonomi berbasis kelautan memiliki porsi besar dalam struktur permohonan perizinan di Sulawesi Tengah. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Industri Penggaraman atau Pengeringan Ikan menempati posisi teratas dengan 5.689 entitas.
Selanjutnya, Perdagangan Eceran Makanan Tradisional mencapai 4.226 entitas. Adapun Pengolahan dan Pengawetan Ikan tercatat sebanyak 2.567 entitas.
Data tersebut memperlihatkan banyak pelaku usaha bergerak pada kegiatan pengolahan, perdagangan, dan pemanfaatan hasil laut.
Dari sisi sektor pengampu, Kementerian Perdagangan mencatat 15.072 izin. Sektor Kelautan dan Perikanan mencapai 10.771 izin, sedangkan sektor Pariwisata mencatat 7.876 izin.
Ketiga sektor tersebut menguasai 63,20 persen dari seluruh permohonan perizinan yang tercatat selama semester I 2026.
53.364 permohonan masuk sistem OSS-RBA
DPMPTSP Sulawesi Tengah mencatat 99,70 persen dari seluruh permohonan berasal dari pelaku usaha modal dalam negeri.
Sebanyak 71 persen atau 37.891 permohonan diajukan oleh usaha perseorangan. Data tersebut menunjukkan dominannya pelaku usaha skala mikro dan perseorangan dalam aktivitas ekonomi daerah.
Dari sisi tingkat risiko, 81,74 persen permohonan berada dalam kategori risiko rendah dan menengah rendah.
Kondisi tersebut memungkinkan 72,47 persen izin terbit secara otomatis melalui mekanisme Service Level Agreement (SLA).
Dokumen persyaratan dasar juga menunjukkan karakter usaha mikro yang cukup kuat. Pernyataan Mandiri Skala Mikro mencapai 61,03 persen, sedangkan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) mencapai 30,59 persen.
Digitalisasi perizinan mudahkan pelaku usaha
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat sistem pelayanan perizinan berbasis risiko melalui OSS. DPMPTSP Sulawesi Tengah pada Juni 2026 menyosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Regulasi tersebut menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021 dan mengintegrasikan proses perizinan berusaha serta sejumlah layanan penunjang melalui sistem OSS.
DPMPTSP juga mematangkan rancangan peraturan gubernur mengenai pendelegasian kewenangan penerbitan dan penandatanganan perizinan berbasis risiko. Langkah tersebut bertujuan memperkuat kepastian hukum sekaligus memperjelas kewenangan dalam pelayanan perizinan di daerah.
Penguatan sistem perizinan menjadi penting karena sebagian besar permohonan berasal dari usaha perseorangan. Pemerintah daerah dapat menggunakan data tersebut untuk memetakan kebutuhan pendampingan pelaku usaha.
Formalisasi nelayan diperluas
Pemprov Sulawesi Tengah berencana memperluas skema formalisasi nelayan berbasis pendampingan lapangan. Program tersebut akan menyasar sejumlah daerah pesisir lain, termasuk Tolitoli, Buol, dan Donggala pada semester II 2026.
Pendekatan tersebut menggabungkan pendataan, pendampingan, serta pengurusan legalitas usaha. Pemerintah berharap semakin banyak aktivitas ekonomi masyarakat pesisir masuk dalam sistem formal.
Dengan legalitas usaha, pelaku usaha dapat memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mengakses berbagai layanan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
DPMPTSP sebelumnya juga menekankan pentingnya kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Pelaporan tersebut menjadi bagian dari pemantauan kegiatan investasi dan kepatuhan usaha.
Ekonomi maritim semakin terlihat dalam data perizinan
Lonjakan permohonan izin sektor kelautan memberikan gambaran mengenai aktivitas ekonomi masyarakat pesisir Sulawesi Tengah. Meskipun investasi berdasarkan nilai rupiah masih banyak berasal dari sektor ekstraktif, data perizinan menunjukkan partisipasi masyarakat cukup kuat pada sektor maritim dan usaha mikro.
Aktivitas penggaraman, pengeringan, pengolahan, pengawetan, serta perdagangan hasil laut menjadi bagian dari struktur ekonomi tersebut.
Pemerintah daerah selanjutnya mengarahkan kebijakan afirmasi untuk membantu usaha perseorangan naik kelas menjadi badan usaha formal sekaligus membuka akses pembiayaan.
Dengan perluasan formalisasi, pemerintah juga memperoleh basis data usaha yang lebih lengkap. Data tersebut dapat mendukung penyusunan kebijakan ekonomi daerah dan pendampingan pelaku usaha.
DPMPTSP Sulawesi Tengah akan melanjutkan penguatan pelayanan perizinan dan pendampingan di wilayah pesisir.
Program formalisasi nelayan di Banggai Laut dan Banggai Kepulauan menjadi salah satu model yang akan direplikasi ke daerah pesisir lainnya pada semester II 2026. (P-*Ant/sm)
