PRIORITAS, 23/10/26 (Jakarta): Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menerbitkan regulasi khusus guna memacu pemerataan pembangunan data centre di Indonesia. Pasalnya, pemerintah ingin mencegah pemusatan infrastruktur digital yang hanya bertumpu pada wilayah berkembang.
Langkah strategis ini disampaikan dalam ajang Bali Tech Week (BTW) 2026 di Denpasar, Bali, pada Kamis (22/10/2026) seperti dilansir dari ANTARA.
Pemerintah terus mendorong ekspansi infrastruktur digital hingga menyasar kawasan Indonesia bagian timur. Kebijakan ini mengadopsi skema lelang frekuensi konektivitas yang mewajibkan pengembang membangun fasilitas di daerah maju sekaligus daerah berkembang.
“Ya, kita mengarahkannya lewat regulasi. Sama seperti pemerataan konektivitas yang kita bangun,” kata Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, Kamis (22/10/2026).
Pemerintah Targetkan Kapasitas Data Centre 1,3 GW Dan Minta Industri Tidak Menumpuk Di Batam
Selanjutnya, Nezar menegaskan bahwa pembangunan data centre, khususnya untuk kecerdasan buatan (AI), tidak boleh hanya terkonsentrasi di Batam dan Jawa Tengah. Pengembangan fasilitas raksasa ini harus menyesuaikan dengan kebutuhan nyata industri di berbagai daerah.
Total kapasitas data centre yang sedang disiapkan pemerintah diproyeksikan menembus angka 1,3 gigawatt (GW).
Nezar menjelaskan bahwa perizinan pembangunan fasilitas ini berada di bawah kewenangan kementerian yang menangani investasi dan industri. Sementara itu, usulan penetapan proyek data centre sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) masih dalam tahap pembahasan intensif.
Pemerintah Siapkan Rancangan Perpres Kabel Bawah Laut Dan Data Centre Melalui Konsultasi Publik
Sementara itu, Kemkomdigi menekankan bahwa pemerataan industri data centre membutuhkan kesiapan pasokan energi, jaringan konektivitas, serta ekosistem pendukung yang andal. Lokasi fasilitas harus mampu melayani kebutuhan pemerintah, industri, hingga dunia pendidikan.
Pemerintah kini tengah menuntaskan Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) terkait kabel bawah laut dan data centre.
Aturan Perpres tersebut telah memasuki tahap konsultasi publik guna menyerap masukan dari pelaku industri dan instansi terkait. Keterlibatan sektor swasta sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan regulasi infrastruktur digital nasional.
“Kami perlu memprioritaskan kawasan-kawasan tertentu dengan mempertimbangkan kebutuhan pemerintah, industri, dunia pendidikan, dan layanan publik. Selain itu, pasokan energi dan kesesuaian lokasi juga merupakan hal penting,” kata Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kemkomdigi, Wayan Toni Supriyanto.
(P-Gio R)
