PRIORITAS, 22/9/25 (Jakarta): Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri melalui Surat Perintah Kapolri Nomor Sprin/2749/IX/2025.Dokumen ini diterbitkan pada Rabu (17/9/25) sebagai dasar hukum dan instrumen pelaksanaan.
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan langkah ini. Ia menegaskan Polri bergerak selaras dengan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menjalankan agenda reformasi Polri.
“Kapolri telah memerintahkan staf dan jajarannya sebagai bentuk akuntabilitas dan responsibilitas,” ujar Trunoyudo, Senin (22/9/25).
Tim reformasi Polri dibentuk dengan pendekatan sistematis agar percepatan transformasi berjalan sesuai harapan masyarakat. Cakupan kerja tim meliputi seluruh satuan kerja dan wilayah, dengan rujukan Grand Strategy Polri 2025-2045.
Tim reformasi Polri dibentuk
Pembentukan tim diharapkan memperkuat profesionalisme aparat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan membangun kepercayaan masyarakat. Agenda ini menjadi instrumen untuk memperbaiki hubungan institusi dengan publik secara berkelanjutan.
Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan rencana ini bagian dari aspirasi publik. Pernyataan tersebut menegaskan legitimasi politik atas kebijakan transformasi Polri.
Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan pada Kamis (11/9/25), Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan langsung aspirasi reformasi. Pertemuan selama tiga jam dengan Presiden Prabowo Subianto dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.
Agenda reformasi Polri yang ditetapkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit menjadi jawaban konkret atas tuntutan publik. Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, transformasi ini diarahkan menuju institusi modern, transparan, dan dipercaya. Fokus kebijakan reformasi Polri menandai komitmen institusional yang terukur dan berbasis akuntabilitas. (P-Khalied M)
