PRIORITAS, 18/7/26 (Jakarta): Pengacara Hotman Paris Hutapea menepis tudingan yang menyebut mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menerima uang lebih dari Rp50 miliar dari pengusaha properti Tan Kian dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Penegasan tersebut disampaikan Hotman setelah mendampingi Febrie menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat. Menurutnya, tuduhan mengenai adanya aliran dana kepada kliennya sama sekali tidak benar.
"Tidak benar. Kalau ditanya apakah Tan Kian pernah memberikan uang Rp50 miliar lebih, jawabannya tidak. Tidak ada aliran uang," kata Hotman.
Febrie saat ini menjalani proses hukum terkait dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan perkara PT Asabri periode 2020–2024. Status tersangka sebelumnya ditetapkan oleh penyidik Polri sebelum penanganan perkara resmi dialihkan ke Kejaksaan Agung.
Hotman mempertanyakan dasar tuduhan tersebut. Ia menilai apabila Tan Kian benar bertindak sebagai pemberi suap, maka semestinya pengusaha itu juga ditetapkan sebagai tersangka.
"Kalau memang dia pemberi suap, mengapa sampai sekarang masih berstatus saksi? Kenapa justru Jampidsus yang langsung dijadikan tersangka?" ujarnya.
Ia juga menyinggung proses persidangan kasus korupsi PT Asabri yang telah berjalan hingga tahap peninjauan kembali (PK). Menurut Hotman, selama proses persidangan tidak ada satu pun dari majelis hakim yang mempermasalahkan status Tan Kian sebagai saksi.
Lebih lanjut, Hotman menjelaskan keterkaitan Tan Kian dalam perkara tersebut hanya sebatas kerja sama operasional (KSO) dengan Benny Tjokrosaputro atas aset pribadi berupa tanah, bukan aset milik PT Asabri.
"Yang dikerjasamakan adalah tanah milik pribadi Benny Tjokro, bukan aset Asabri. Tan Kian hanya menjadi mitra dalam kerja sama operasional," jelasnya.
Ia menambahkan aset tersebut telah lebih dahulu disita Kejaksaan Agung dan masuk proses lelang. Karena itu, menurutnya, tidak ada keuntungan dari hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati Tan Kian.
"Tanah itu sudah disita dan dilelang. Artinya, tidak ada aset Asabri yang diambil ataupun kerugian negara yang mengalir kepada Tan Kian," tegas Hotman.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengungkapkan telah memeriksa Tan Kian sebagai salah satu dari 15 saksi dalam penyidikan tiga perkara dugaan korupsi dan TPPU, termasuk kasus penanganan perkara PT Asabri periode 2020–2024.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto memastikan hingga saat ini status Tan Kian masih sebatas saksi.
"Yang bersangkutan sudah dimintai keterangan dan statusnya tetap sebagai saksi," ujar Budi.
Di sisi lain, Kejaksaan Agung telah menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (sprindik) setelah menerima pelimpahan penanganan perkara dari Polri. Sprindik Nomor 43 menangani dugaan korupsi dan TPPU PT KNI, Sprindik Nomor 44 berkaitan dengan dugaan korupsi tata kelola batu bara di PLTU yang diduga memicu pemadaman listrik, sedangkan Sprindik Nomor 45 mengusut dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan perkara PT Asabri. (P-Gio R)
