PRIORITAS, 8/1/26 (Jakarta): Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung memohon kepada majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Jakarta Pusat agar menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019–2024, Nadiem Anwar Makarim.
Jaksa menyatakan, dakwaan yang dibacakan pada Senin (5/1/26) telah dirumuskan secara cermat, terang, dan lengkap, serta memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
“Menyatakan keberatan dari tim penasihat hukum dan terdakwa Nadiem Anwar Makarim tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya,” kata jaksa Roy Riady dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (8/1/26).
Jaksa juga memohon majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan chrome device management (CDM) yang disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2,1 triliun.
Senilai Rp1,56 T
Jaksa merinci, kerugian tersebut bersumber dari dugaan kemahalan harga pengadaan Chromebook senilai Rp1,56 triliun, serta pengadaan CDM yang dianggap tidak dibutuhkan dan tidak memberikan manfaat dengan nilai sekitar Rp621 miliar. Perhitungan kerugian negara itu mengacu pada laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tertanggal 4 November 2025.
“Terkait hal itu, kami meminta pemeriksaan materi pokok perkara tetap dilanjutkan,” tegas jaksa.
Sebelumnya, Nadiem Makarim melalui nota eksepsi menyatakan kebingungannya atas dakwaan jaksa yang menuding dirinya menerima keuntungan pribadi senilai Rp809 miliar. Ia menilai dakwaan itu tidak disusun secara cermat karena tidak menguraikan asal-usul dana maupun keterkaitannya dengan harta kekayaannya.
“Dakwaan ini tidak menjelaskan secara lengkap sumber kekayaan saya, yang sebenarnya sangat mudah ditelusuri melalui laporan pajak. Sumber utama kekayaan saya adalah nilai saham di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa,” ujar Nadiem dalam sidang eksepsi, Senin (5/1/26).
Ia juga menegaskan, transaksi senilai Rp809 miliar yang didakwakan jaksa tidak memiliki keterkaitan dengan laporan harta kekayaannya. Menurutnya, dakwaan itu tidak menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat yang jelas antara satu fakta dan fakta lainnya.
Chromebook dan CDM
Dalam perkara ini, Nadiem didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan Chromebook dan CDM yang disebut merugikan keuangan negara sebesar Rp2,18 triliun. Jaksa menyatakan perbuatan tersebut dilakukan bersama sejumlah pihak lain.
Selain itu, jaksa juga menuding Nadiem memperkaya diri sendiri hingga Rp809,59 miliar yang diduga bersumber dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa melalui PT Gojek Indonesia.
Atas dakwaan tersebut, Nadiem Makarim dikenakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
