PRIORITAS, 12/9/26 (Gorontalo): Krisis air bersih akibat kekeringan di Gorontalo mulai memicu persoalan baru. Pemerintah Provinsi Gorontalo meminta Pertamina memberikan izin khusus agar mobil tangki air milik pemerintah dapat menggunakan BBM bersubsidi.
Kebijakan tersebut sangat penting untuk mempercepat distribusi air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan.
Permintaan itu menjadi salah satu rekomendasi dalam rapat koordinasi penanganan darurat kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan di Zarona, Kota Gorontalo, Kamis (10/9/2026).
Tangki air pemerintah kesulitan isi BBM
Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim mengatakan mobil tangki pemerintah mengalami kendala saat mengisi BBM di SPBU. Kendala tersebut muncul karena kendaraan pelat merah tidak dilayani untuk pembelian BBM bersubsidi.
“Penyaluran air bersih ke masyarakat menggunakan mobil tangki pelat merah. Kita kesulitan karena SPBU tidak melayani BBM bersubsidi untuk kendaraan pelat merah,” ujar Sofian.
Menurut Sofian, kondisi tersebut dapat menghambat distribusi air ke wilayah yang mengalami kekurangan pasokan. Karena itu, Pemprov Gorontalo akan mengirim surat resmi kepada Pertamina untuk meminta kebijakan khusus.
Hanya kendaraan yang terdaftar
Pemprov Gorontalo tidak meminta seluruh kendaraan pelat merah mendapat akses BBM subsidi. Sofian mengatakan kendaraan tangki yang digunakan untuk distribusi air bersih akan dicantumkan dalam surat permohonan. Daftar kendaraan tersebut nantinya menjadi dasar bagi SPBU dalam memberikan pelayanan BBM bersubsidi.
“Untuk itu kita bersepakat menyurat ke Pertamina untuk meminta agar mobil tangki pelat merah bisa menggunakan BBM bersubsidi. Tetapi dengan catatan mobil yang kita akan gunakan terdaftar dalam surat sebagai dasar bagi SPBU,” jelas Sofian.
31 ribu warga terdampak kekeringan
Kondisi kekeringan di Gorontalo kini cukup serius. Data BPBD Provinsi Gorontalo hingga 8 September 2026 mencatat kekeringan telah melanda 89 desa. Semntara jumlah masyarakat yang terdampak mencapai 31.052 jiwa.
Kondisi tersebut membuat pemerintah meningkatkan distribusi air bersih ke sejumlah wilayah yang mengalami kekurangan pasokan. Mobil tangki menjadi salah satu sarana utama untuk mengangkut dan mendistribusikan air kepada masyarakat.
Karena itu, kelancaran pasokan BBM menjadi faktor penting agar distribusi air tidak tersendat.
Ada peluang dispensasi saat darurat
Melansir Antara News, Tenaga Ahli Anggota DPR RI Arifin Anwar sebelumnya menyebut Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 memberikan toleransi untuk kebutuhan darurat.
Menurut dia, kebutuhan BBM bersubsidi dapat dilayani dalam kondisi bencana hingga masa darurat berakhir. Ia berharap Pemprov Gorontalo segera menyampaikan permohonan kepada Pertamina Patra Niaga.
Permohonan tersebut juga diharapkan ditembuskan kepada BPH Migas, Menteri ESDM dan Komisi XII DPR RI. Arifin menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah daerah memperlancar distribusi air bersih selama kondisi kekeringan.
Dengan kondisi puluhan ribu warga terdampak, kebijakan khusus untuk kendaraan tangki air kini menjadi salah satu kebutuhan mendesak. Pemprov Gorontalo berharap Pertamina dapat memberikan solusi agar distribusi air bersih tetap berjalan tanpa hambatan di tengah situasi darurat. (P-*/sm)
