PRIORITAS, 06/12/2024 (Seoul): Pelaksana Menteri Pertahanan Korea Selatan, Kim Son-ho, menegaskan Kementerian Pertahanan dan militer Korea Selatan tidak akan mengikuti perintah apabila darurat militer kembali diberlakukan. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers darurat hari ini (6/12/24) menanggapi rumor mengenai kemungkinan dikeluarkannya deklarasi militer baru.
"Rumor yang beredar pagi ini tentang tanda-tanda deklarasi darurat militer lainnya tidak benar, meski ada perintah untuk memberlakukan darurat militer. Kementerian Pertahanan dan Kepala Staf Gabungan tidak akan pernah menerima perintah tersebut," Ujar Kim menegaskan.
Dalam konferensi tersebut, Kim juga sampaikan permohonan maaf atas kekhawatiran yang timbul karena polemik terkait darurat militer dan berjanji akan bekerja sama secara erat dengan pihak kejaksaan dalam penyelidikan terkait isu tersebut.
Melindungi keselamatan masyarakat
Kim menambahkan, militer juga akan berusaha melindungi keselamatan serta kehidupan sehari-hari masyarakat sambil menjaga kesiapan pertahanan yang kokoh.
Kim Seon-ho merupakan Menteri Pertahanan Sementara Korea Selatan, setelah Menhan Kim Yong-hyun mengundurkan diri, setelah diketahui mengusulkan deklarasi darurat militer kepada Presiden Yoon Suk Yeol.
Saat ini Kim Yong-hyun juga dicekal bepergian ke luar negeri di tengah tuduhan pengkhianatan yang ditujukan padanya menyusul pembatalan darurat militer.
Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul memberlakukan larangan tersebut setelah sekelompok partai politik kecil mengajukan pengaduan yang menuduh Presiden Yoon Suk Yeol, Kim, dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Park An-su telah melakukan pengkhianatan. (P-Rebecca WT)
