PRIORITAS, 9/9/26 (Jakarta): Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendorong masyarakat lebih terbuka membicarakan kesehatan mental sebagai bagian dari upaya mencegah bunuh diri. Keterbukaan tersebut penting untuk menciptakan lingkungan aman agar setiap individu dapat menyampaikan persoalan dan memperoleh dukungan sejak dini.
Kemenkes menyampaikan pesan tersebut dalam Temu Media Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia 2026 bertema “Change The Narrative – Mulailah Bicara” di Gedung Adhyatma, Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Rabu (9/9/26).
Kemenkes menilai bunuh diri merupakan persoalan kesehatan masyarakat yang kompleks. Berbagai faktor dapat memicunya, mulai dari kondisi psikologis, tekanan sosial, pengalaman kekerasan atau kehilangan, hubungan interpersonal, kondisi kesehatan, hingga faktor lingkungan.
Pemeriksaan jadi langkah awal
Psikolog Annelia Sari Sani mengatakan masyarakat perlu memeriksakan kondisi kesehatan jiwa sebelum menentukan bentuk penanganan. Psikolog, dokter, atau psikiater dapat melakukan pemeriksaan sesuai kebutuhan pasien.
Annelia menekankan pentingnya pemeriksaan dan asesmen sebelum tenaga profesional menentukan penanganan bagi seseorang dengan gangguan kesehatan jiwa.
“Masalah gangguan kesehatan jiwa harus diperiksa, diases, ditangani oleh entah itu psikologis atau dokter atau psikiater,” kata Annelia kepada wartawan Beritaprioritas seusai Temu Media Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu (9/9/26).
Menurut Annelia, BPJS Kesehatan juga menanggung sejumlah diagnosis gangguan jiwa melalui layanan kesehatan tingkat pertama. Ia menyebut puskesmas memiliki sekitar 30 diagnosis gangguan jiwa dalam cakupan layanan BPJS.
“Kalau untuk diagnosis gangguan jiwa itu ada, kalau di puskesmas ada sekitar 30-an diagnosis yang bisa dicover BPJS,” katanya.
Annelia juga menjelaskan batasan periode pelayanan bagi pasien. Berdasarkan pemahamannya, BPJS menanggung penanganan selama maksimal satu bulan atau satu periode eligibilitas dengan batas maksimal tiga kali layanan.
“Tapi itu juga penanganan maksimal seingat saya satu bulan atau satu periode dari eligibilitas BPJS itu dicover, tapi maksimal tiga kali,” ujarnya.
Setelah periode layanan berakhir, pasien yang membutuhkan tindak lanjut perlu menunggu periode eligibilitas berikutnya agar BPJS kembali menanggung layanan. Pasien juga perlu mengikuti ketentuan yang berlaku dalam mekanisme layanan BPJS Kesehatan.
Healing119 jadi akses bantuan krisis
Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes dr. Imran Pambudi, MPH turut menyampaikan layanan Healing119.id sebagai hotline bantuan krisis psikologis. Masyarakat dapat menggunakan layanan tersebut ketika menghadapi kondisi krisis dan membutuhkan dukungan.
Annelia mengatakan kelompok usia muda juga mulai menggunakan layanan Healing119. Menurutnya, petugas bahkan menerima anak berusia sekitar 8 hingga 10 tahun yang mencari bantuan melalui layanan tersebut.
“Yang cukup prihatin, ya namanya juga orang mencari pertolongan, yang mengakses Healing119 mulai dari umur 8-10 tahun,” kata Annelia.
Menurut Annelia, kesepian menjadi salah satu alasan utama anak-anak mengakses layanan tersebut. Petugas juga kerap menemukan anak berada seorang diri ketika menanyakan keberadaan orang terdekat saat mereka menghadapi masalah.
“Terutamanya alasannya kesepian, biasanya pas saat ditanya sama siapa (anaknya) dia sendirian, terus terang kita juga kaget dengernya,” lanjut Annelia. (P-*r/Zamir Ambia)
