PRIORITAS,3/4/26 (Jakarta): Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merombak struktur Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui aturan baru yang menekankan efisiensi kerja.
Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18 Tahun 2026 sebagai pembaruan dari aturan sebelumnya.
Kemenkeu menegaskan penguatan peran jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dalam struktur instansi vertikal DJP.
“Bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak,” dikutip dari PMK 18/2026, Jumat (3/4/26).
DJP juga mengubah posisi sejumlah fungsi yang sebelumnya berada di kantor pelayanan pajak (KPP).
Kini, sebagian fungsi dialihkan ke kantor wilayah serta kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan (KP2KP).
Jabatan dan fungsi diubah
Struktur di KP2KP kini hanya berisi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana tanpa tambahan unsur lain.
Komposisi ini berbeda dari sebelumnya yang masih melibatkan petugas KP2KP dalam struktur kerja.
“Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di lingkungan Instansi Vertikal ditetapkan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” dikutip dari Pasal 73.
Meski terjadi perubahan fungsi, jumlah unit kerja DJP tetap sama seperti aturan sebelumnya.
Struktur tersebut mencakup 34 kantor wilayah DJP serta ratusan KPP di berbagai level pelayanan.
Namun, wilayah kerja DJP mengalami perluasan terutama di kawasan timur Indonesia setelah adanya pemekaran daerah.
Wilayah tersebut kini mencakup provinsi baru di Papua dan sekitarnya yang sebelumnya belum masuk cakupan.
Langkah ini diharapkan memperluas layanan perpajakan sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan nasional. (P-Khalied M)
