PRIORITAS. 24/8/26 (Jakarta): Sebanyak 90 pengurus Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di dua koperasi berbasis pesantren, mengikuti program magang yang digelar Kementerian Koperasi (Kemenkop).
Untuk program magang tersebut berlangsung selama delapan hari pada 23-30 Agustus 2026 dengan peserta sebanyak 54 pengurus KDKMP di sektor serba usaha dan 36 pengurus di sektor pertanian.
Menuru Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kemenkop, Destry Anna Sari, dalam keterangan pers di Jakarta, Senin, kegiatan tersebut menjadi salah satu langkah untuk mempercepat operasionalisasi KDKMP yang telah terbentuk.
"Di sektor pertanian, dilaksanakan di Kopontren Al-Ittifaq, Bandung. Dan sektor usaha dilaksanakan di Kopontren Sunan Drajat, Lamongan," ujar Destry saat membuka Pelaksanaan Magang Bagi Pengurus KDKMP Sektor Pertanian di Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Ittifaq di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (23/8/26).
Dikatakanya, peserta magang tidak hanya mempelajari kegiatan usaha yang telah berjalan, tetapi juga memahami model bisnis dan cara membangun usaha yang berkelanjutan untuk kemudian diterapkan di desa masing-masing.
Pertanian terpadu
Adapun di Kopontren Al-Ittifaq, misalnya, pengurus KDKMP mempelajari sistem pertanian terpadu yang menggabungkan kegiatan produksi, manajemen, hingga pemasaran secara profesional.
Sementara itu sistem agribisnis koperasi tersebut juga telah terhubung dengan pasar modern sehingga peserta dapat mempelajari rantai nilai usaha dari hulu hingga hilir.
"Magang di sini membantu pengurus mengembangkan kompetensi utama, yaitu budidaya pertanian, kewirausahaan, manajemen hasil panen, serta kedisiplinan dan kemandirian," kata Destry.
Sedangkan di Kopontren Sunan Drajat, Lamongan, peserta mempelajari pengembangan koperasi sektor serba usaha, termasuk transformasi digital UMKM dan pengembangan kewirausahaan santri.
Untuk koperasi tersebut mengelola beragam sektor usaha, mulai dari perdagangan, perhotelan, restoran, manufaktur dan produksi, pangan, jasa keuangan dan pembiayaan syariah, hingga pertanian dan hortikultura.
Dikatakan Destry pengurus KDKMP perlu memiliki kemampuan untuk mengenali potensi ekonomi lokal dan mengembangkannya menjadi usaha yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
"Pengurus wajib mengenali potensi lokal dan mengubahnya menjadi usaha yang relevan," katanya.(P-am)
