PRIORITAS, 8/6/26 (Jakarta): Kantin sekolah dapat menjadi salah satu alternatif dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya efisiensi pelaksanaan program.
Hal itu diungkapkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto bersama dua Wakil Kepala BGN di Istana Negara Jakarta, Senin (8/6/26) sore.
Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindyana serta Agustina Arumsari dan Trenggono menjadi Wakil Kepala BGN menggantikan Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya.
Saat memberikan pernyataan kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin, Nanik menjelaskan, pemanfaatan kantin sekolah dapat diterapkan terutama di wilayah dengan jumlah penerima manfaat yang relatif sedikit sehingga tidak memerlukan pembangunan dapur baru.
Menurut Nanik, pendekatan tersebut dapat diterapkan di daerah terpencil serta wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Ia mencontohkan sekolah di Lombok Barat yang hanya memiliki 119 murid sehingga pembangunan dapur baru dinilai kurang efektif.
"Misalnya di Lombok. Di Lombok itu, di Lombok Barat, saya pernah ke satu pulau, muridnya hanya 119. Kan enggak mungkin juga didirikan dapur, tapi di situ ada kantin. Jadi bisa dong kantin itu digunakan, gitu," kata Nanik.
Dapur CSR
Ditambahkannya, selain kantin sekolah, BGN juga mempertimbangkan pemanfaatan fasilitas yang telah tersedia, seperti dapur umum yang dibangun melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
"Misalnya ada satu wilayah yang muridnya seperti di Raja Ampat, itu ada saya di sebuah pulau, muridnya hanya 115 juga, tapi di situ ada dapur umum CSR-nya Pertamina. Nah, kita bisa gunakan juga misalnya seperti ini. Jadi ada itu alternatif-alternatif, tidak harus membangun dapur baru di 3T," ucapnya.
Ia mengatakan berbagai alternatif tersebut menjadi bagian dari langkah efisiensi agar pelaksanaan program tidak sepenuhnya bergantung pada pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Nanik juga turut merespons terkait informasi mengenai sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disebut menghentikan layanan karena dana belum dicairkan. Dikatakannya, sebagian informasi yang beredar tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Dia menjelaskan pencairan dana telah dilakukan secara bertahap sejak Jumat pekan lalu dan berlanjut pada Senin ini. Menurut laporan yang diterima BGN, sejumlah SPPG juga telah menerima pencairan dana pada hari tersebut.
"Jumat itu sudah dicairkan. Yang Senin ini juga dicairkan. Tadi kalau nggak salah kami dapat laporan Rp5 T (triliun) ya yang dicairkan hari ini. Jadi tidak ada masalah, ini masalah teknis saja," jelasnya. (P-*/hdt)
