PRIORITAS, 8/9/26 (Jakarta): Hukuman penjara maksimal 5 tahun bisa diberikan karena keracunan makanan akibat kelalaian dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut pakar hukum dari Universitas Brawijaya, Prija Djatmika, pasal yang pas digunakan dalam kasus tersebut adalah Pasal 474 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan ketidaksengajaan menyebabkan luka kepada orang lain.
"(Memang luka ringan) tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari, tapi itu sudah luka, jadi memenuhi Pasal 474 Ayat 1 (KUHP). Kalau luka berat ya (Pasal) 474 Ayat 2, kalau mati (Pasal) 473 Ayat 3," kata Prija dikutip Kompas.com, Selasa (8/9/26).
Menurut KUHP dijelaskan, Pasal ini memuat secara spesifik setiap orang dengan kealpaannya mengakibatkan orang lain luka ringan, berat, hingga sebabkan kematian dihukum minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun penjara.
Adapun kurungan penjara satu tahun diberlakukan apabila korban keracunan bersifat ringan seperti diare. Jika luka bersifat berat, maka pelaku bisa dikenakan pidana penjara tiga tahun. Apabila sebabkan kematian, ada kurungan lima tahun penjara menanti. Hukuman lebih berat untuk kelalaian petugas.
Hanya saja Prija menegaskan, hukuman lebih berat menanti jika keracunan ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang seharusnya tak bisa dilalaikan. "Nah SPPG-nya bisa dipidana pemberatan karena menjalankan SPPG itu kan menjalankan mata pencarian yang menyebabkan atau profesinya menyebabkan kealpaan yang menyebabkan orang luka berat atau luka ringan atau mati itu ancaman pidananya diperberat sepertiga," katanya.
Adapun pasal yang memberatkan tersebut adalah Pasal 475 KUHP ayat 1 yang menegaskan: "Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474 dilakukan dalam menjalankan jabatan, mata pencarian, atau profesi, pidananya dapat ditambah satu per tiga."
Efek jera
Dikatakan Prija, memberikan sanksi pidana dapat memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus mencegah SPPG lain melakukan kelalaian serupa. Ia menerangkan, proses pidana dapat mendorong SPPG lebih memperhatikan proses pengolahan makanan, penggunaan bahan, hingga kebersihan dapur.
"Nah di dalam hukum pidana itu ada prevalensi umum, tindak penjatuhan sanksi pidana itu biar membuat pelaku yang lain jera, calon-calon pelaku itu jera, dan prevalensi khusus artinya membuat orang yang pernah melakukan menjadi jera," katanya.
Sementara itu, tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Aby Ismawan menegaskan pengelola SPPG bisa dipidana jika menyebabkan keracunan. Aby Ismawan mengatakan, seluruh pengelola SPPG harus mematuhi SOP dan aturan yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN) atau pemerintah.(P-*/am)
