PRIORITAS, 3/11/26 (Jakarta): Komisi III DPR RI menyatakan menghormati sepenuhnya langkah tegas Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping) terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kasus sensitif ini menyeret sejumlah perwira tinggi Polri yang kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa parlemen mendukung penuh transparansi dan penegakan hukum dalam perkara yang diduga terjadi sepanjang kurun waktu tahun 2025 hingga 2026 ini.
"Langkah ini merupakan bagian dari mekanisme hukum yang harus kita percayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang berwenang," kata Habiburokhman di Jakarta, Selasa (3/11/2026), seperti dilansir dari Antara.
Sebagai komisi yang membidangi urusan hukum dan keamanan, Habiburokhman mengingatkan agar Bareskrim Polri menjaga integritas penyidikan secara ketat agar berjalan profesional, objektif, dan transparan dari awal hingga akhir.
Tiga personel Polri resmi ditahan di Rutan Mabes Polri
Kasus penyadapan tanpa prosedural ini mencapai babak baru setelah Bareskrim Polri resmi menetapkan tiga personel kepolisian sebagai tersangka utama. Ketiganya diidentifikasi dengan inisial LSP, ASN, dan EH.
Kabareskrim Polri, Komjen Pol. Asep Safrudin, menjelaskan bahwa penetapan status tersangka ini dilakukan setelah penyidik memeriksa serangkaian saksi ahli dan menyita sejumlah barang bukti digital yang kuat di lapangan.
Selain melakukan illegal tapping, para pelaku juga dijerat atas tindakan penghapusan data elektronik serta akses ilegal (illegal access) terhadap sistem pengamanan.
"Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka usai memeriksa sejumlah saksi dan menyita beberapa barang bukti," jelas Komjen Pol. Asep Safrudin di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa.
Guna kepentingan penyidikan lebih lanjut, ketiga tersangka saat ini telah dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Mabes Polri, Jakarta. Atas tindakan pelanggaran hukum berat ini, para tersangka diancam dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal hingga 10 tahun penjara. (P-*/ht)
