PRIORITAS, 13/7/26 (Jakarta): Komisi III DPR RI membantah kabar penolakan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang beredar di publik. DPR memastikan proses legislasi tetap berjalan dan menjadi prioritas.
"Di mana hari ini ada banyak beredar hoaks bahwa Komisi III menolak untuk membahas Undang-Undang Perampasan Aset. Bagaimana sudah berapa minggu ini kita gas terus soal Undang-Undang Perampasan Aset ini," ujar Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman.
Dia mengarahkan fokus penuh pada rancangan tersebut. Komisi III, kata Habiburokhman, menjalankan pembahasan secara intensif dalam beberapa pekan terakhir.
Pembahasan melibatkan banyak pihak. Dia pun membuka ruang partisipasi publik sejak tahap awal penyusunan. Akademisi, praktisi hukum, hingga organisasi masyarakat ikut menyampaikan pandangan.
"Kita maksimalkan mengundang atau menerima apa memenuhi permintaan pemberian pendapat dari berbagai elemen masyarakat terkait RUU Perampasan Aset," tuturnya.
Habiburokhman menuturkan, RUU ini disusun sebagai regulasi baru. Pihaknya juga merancang materi dari awal. Proses pembahasan mencakup aspek yang lebih luas dibanding undang-undang perubahan.
"Perlu kami sampaikan bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang sama sekali baru, bukan undang-undang perubahan," sebutnya.
Komisi III terus menjadwalkan forum lanjutan. Habiburokhman bilang, pihaknya turut mengundang kelompok mahasiswa dan komunitas hukum untuk memperluas partisipasi.
Komisi DPR RI juga membuka ruang perspektif internasional. Akademisi dari luar negeri ikut diundang untuk memberikan pandangan.
"Ini sementara belum ada kita agendakan RDPU undang-undang lain ya selain perampasan aset ini karena memang kita prioritas. Ya kita full di perampasan aset ini," ungkapnya.
Dia menegaskan, Komisi III DPR menunda pembahasan regulasi lain. Fokus diarahkan sepenuhnya pada RUU Perampasan Aset sebagai agenda utama legislasi. (P-Khalied M)
