PRIORITAS, 16/9/26 (Jakarta): Sorotan tajam Komisi IX DPR RI mengawal temuan 1,74 juta keluarga berisiko stunting yang belum memiliki akses air minum layak di berbagai daerah. Lewat rapat kerja bersama pemerintah, DPR menuntut pembuktian kerja nyata dalam pemenuhan fasilitas dasar masyarakat perdesaan.
Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene mencecar keakuratan data capaian intervensi lapangan. Sebab mendasar ini membuat penyediaan sanitasi sehat harus masuk ke dalam prioritas utama penanganan gizi buruk anak.
"Jangan kita cuma lip service, programnya mungkin bagus, tapi seberapa target yang bisa dicapai, makanya tadi saya juga tanya masalah data, ini data dari mana," tutur Politisi NasDem tersebut saat rapat berlangsung pada Selasa (15/9/26).
Hasil kunjungan reses menunjukkan kondisi sumur warga masih sering tercemar limbah rumah tangga akibat jarak pembuangan yang terlalu dekat. Paparan kuman penyakit tersebut memperburuk kualitas kesehatan Balita sehingga memperbesar risiko gangguan pertumbuhan fisik.
"Pimpinan di atas harus bantu nge-list kebutuhan terpenting desa, jangan dibiarkan mereka atur sendiri, akhirnya hal penting seperti air bersih justru tidak dapat anggaran," tegas legislator asal Sulawesi Utara itu.
Melalui perbaikan pendataan, pemerintah pusat perlu memandu pemerintah desa agar mengarahkan anggaran belanja publik pada sektor pemenuhan air bersih. Penataan sistemik ini sekaligus membenahi pencatatan administrasi kependudukan demi menjamin hak kepastian hukum setiap anak.
Langkah penguatan layanan kesehatan primer juga siap menekan angka kehamilan tidak diinginkan yang mencapai 14 persen di seluruh wilayah Indonesia. Ujung penanganan berkesinambungan bakal memastikan peningkatan kualitas hidup keluarga miskin secara terukur dan merata. (P-Khalied M)
