PRIORITAS, 9/4/26 (Jakarta): Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meningkatkan mitigasi pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah konflik global yang mengancam stabilitas ekonomi dan ketenagakerjaan nasional.
Anggota Komisi IX Edy Wuryanto menyampaikan hal itu dalam rapat kerja bersama Menaker Yassierli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/4/26).
"Oleh karena itu, saya kira mitigasi Menaker soal PHK ini itu harus ditingkatkan," kata Edy.
Dia menyebut perang di Timur Tengah akan berdampak pada berbagai sektor di Indonesia dan meminta Menaker memastikan jaminan perlindungan sosial bagi tenaga kerja yang terdampak PHK.
Anggota Komisi IX DPR lainnya, Nurhadi turut meminta pembentukan sistem deteksi dini yang komprehensif.
"Saya berharap ada deteksi dini yang dilakukan oleh Pak Menteri beserta jajaran sehingga ini bisa diantisipasi secara dini," ujar Nurhadi.
Nurhadi menyoroti data Kemenaker yang mencatat kenaikan PHK dua tahun beruntun — dari sekitar 77 ribu pada 2024 menjadi sekitar 88 ribu pada 2025.
"2026 ini mudah-mudahan turun," tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris memproyeksikan angka PHK 2026 justru akan lebih tinggi seiring memburuknya kondisi ekonomi.
"Proyeksinya tahun ini angkanya akan lebih tinggi karena kondisi ekonominya lebih buruk dibandingkan tahun yang lalu sehingga tekanan terhadap pekerja ini pasti akan semakin berat, termasuk terhadap pekerja dari kalangan teman-teman difabel," jelasnya.
Charles meminta Kemenaker memformulasikan program khusus bagi pekerja penyandang disabilitas yang dinilai paling rentan dalam situasi ini. (P-Khalied M)
