PRIORITAS, 1/4/26 (Jakarta): Indonesia meraup Rp305 triliun devisa dari sektor pariwisata. Tapi lebih dari separuhnya masih berasal dari satu pulau saja.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengungkapkan sekitar Rp170 triliun atau 55 persen devisa pariwisata masih bertumpu dari Bali. Daerah lain hanya menyumbang Rp135 triliun sisanya.
"Artinya, lebih dari separuh devisa pariwisata masih terpusat di Bali. Ini menunjukkan bahwa pemerataan sektor pariwisata masih menjadi pekerjaan rumah kita," kata Lamhot di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (1/4/26).
Lamhot menegaskan ketimpangan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Isu pemerataan dinilai krusial untuk dimasukkan dalam perencanaan anggaran 2026.
Di sisi lain, Lamhot mengingatkan bahwa capaian 2025 belum dipengaruhi Undang-Undang Kepariwisataan baru.
"Capaian ini belum merupakan hasil dari undang-undang pariwisata yang baru. Dampaknya baru akan terlihat di 2026," katanya.
Dengan mulai berjalannya UU baru itu, Lamhot menargetkan pertumbuhan devisa pariwisata yang jauh lebih tinggi tahun ini.
"Kalau di 2025 kenaikannya 9,41 persen, maka pada 2026 saya berharap bisa dua kali lipat, atau setidaknya mencapai 20 persen," ujarnya.
Target itu dinilai realistis jika kebijakan baru dijalankan secara konsisten. Lamhot menekankan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama.
"Jadi ada dua isu utama yang saya angkat, yakni pemerataan dan optimalisasi dampak undang-undang baru," tandasnya. (P-Khalied M)
