PRIORITAS, 30/10/26 (Jakarta): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus korupsi BNPB terkait Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan bencana. Tim penyidik memeriksa SE, ipar dari mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Suharyanto, guna mengusut dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.
“Dalam pemeriksaan ini, penyidik butuh mengonfirmasi atau meminta keterangan berkaitan dengan dugaan unsur-unsur konflik kepentingan,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (29/10/26) malam, seperti dilansir dari Antara Jumat (30/10/26).
Saksi SE diketahui merupakan Komisaris PT Alfa Pranata Yudha sekaligus istri dari tersangka Bima Setiawan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memperjelas keterlibatan pihak swasta yang mendapatkan jatah proyek di lingkungan BNPB.
Dalami paket proyek pengadaan barang dan jasa BNPB
Selain mengusut konflik kepentingan, KPK juga mencecar SE mengenai daftar paket pekerjaan yang dikerjakan oleh perusahaannya. Lembaga antirasuah ingin memetakan aliran proyek tanggap darurat yang bersumber dari DSP.
“Paket-paket pekerjaan apa saja yang dikerjakan oleh saksi selaku pihak swasta yang mengerjakan sejumlah proyek penanggulangan ataupun tanggap darurat bencana yang dananya bersumber dari dana siap pakai atau DSP di BNPB,” Budi menambahkan.
Kronologi kasus korupsi BNPB
Kasus ini mencuat setelah KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan BNPB pada pertengahan Oktober ini. Berikut kronologi dan perkembangan penanganan perkara.
Pada 13 Oktober 2026, KPK melakukan OTT dan mengamankan 15 orang di BNPB. Sehari kemudian, pada 14 Oktober 2026, lima orang resmi ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya adalah Bima Setiawan, Tenaga Ahli Kepala BNPB sekaligus adik kandung Suharyanto yang menjabat saat OTT terjadi.
Pada 16 Oktober 2026, penyidik menyita barang bukti mencapai Rp5,47 miliar dalam bentuk mata uang asing, uang tunai rupiah, emas batangan, dan aset kripto.
Pascacuri (PascaOTT) tersangka, KPK melakukan penggeledahan di ruang kerja Kepala BNPB dan beberapa ruangan staf lainnya.
Daftar lengkap 5 tersangka kasus DSP BNPB
Hingga saat ini, KPK telah menahan lima orang yang diduga kuat terlibat langsung dalam sirkulasi anggaran penanggulangan bencana tersebut.
Mereka adalah Bima Setiawan – Tenaga Ahli Kepala BNPB (Adik mantan Kepala BNPB), Gabriel Purwaka Sigit – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB.
Selanjutnya Richard Erlangga – Tenaga Ahli Kepala BNPB, Gery Prasetiawan – Direktur PT Trans Lintas Selaras, serta Syifa Nrika Ghifarin – Pihak Swasta.
KPK surati Panglima TNI terkait keterlibatan prajurit aktif
Penanganan kasus korupsi BNPB ini juga mulai menyentuh ranah militer mengingat posisi strategis kepala lembaga tersebut sebelumnya.
KPK mengonfirmasi telah berkoordinasi secara resmi dengan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI terkait peran Letjen TNI Suharyanto.
Lebih lanjut, pada 20 Oktober 2026, pimpinan KPK telah mengirimkan surat resmi kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.
Surat tersebut berisikan pemberitahuan mengenai adanya dugaan keterlibatan dua prajurit TNI aktif dalam pusaran kasus suap pengadaan barang dan jasa ini. (P-*/ht)
