
KPK bantah penyidikan kasus cukai PT Djarum terkait saham
KPK menegaskan penyidikan dugaan korupsi cukai PT Djarum murni penegakan hukum setelah menggeledah kantor Bea Cukai Kudus dan perusahaan tersebut.

KPK menegaskan penyidikan dugaan korupsi cukai PT Djarum murni penegakan hukum setelah menggeledah kantor Bea Cukai Kudus dan perusahaan tersebut.

PRIORITAS, 30/10/26 (Jakarta): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus korupsi BNPB terkait Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan bencana. Tim penyidik memeriksa SE, ipar dari...

PRIORITAS, 28/10/26 (Jakarta): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan pengembangan perkara dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Dalam...

PRIORITAS, 16/10/26 (Jakarta): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai Rp800 juta dari kuasa hukum Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules Rosario Marcal (HRM). Penyitaan ini berkaitan...

Tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB) Arif Sugiyanto (kanan) berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (21/9/2026).

Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Sirajudin Lasena saat berada di mobil tahanan seusai ditetapkan sebagai tersangka, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Bupati Bolmut Sirajudin Lasena Ditahan KPK. (Courtesy detik.com) PRIORITAS, 23/9/26 Manado) : Tak hanya Rp 200 juta hasil penggeledahan saat Operasi Tangkap Tangan (OTT), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami aksi Bupati Sirajudin Lasena dalam penerimaan lain senilai Rp 10,79 miliar.

PRIORITAS , 21/9/26 (Tangerang Selatan): Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) untuk mereplikasi dan memanfaatkan sistem peta pajak dan pertanahan milik daerah tersebut.

PRIORITAS , 23/9/26 (Jakarta): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan komitmennya untuk tidak pilih-pilih dalam menindak kasus korupsi di Indonesia.

PRIORITAS , 23/09/26 (Boroko): Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sirajudin Lasena, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penerimaan uang yang berhubungan dengan proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) daerah tersebut.