PRIORITAS, 21/7/26 (Sitaro): Musim kemarau berkepanjangan telah menyebabkan sejumlah wilayah di Kepulauan Sitaro mengalami kesulitan air bersih. Menghadapi masalah ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara, bergerak cepat. Instansi tersebut merespons cepat masalah krisis air bersih yang melanda sejumlah wilayah akibat musim kemarau berkepanjangan.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kepulauan Sitaro, Frans Lintjewas di Manado, Senin, mengatakan pihaknya melakukan distribusi air bersih setelah menerima laporan mengenai menurunnya debit sejumlah sumber mata air yang selama ini menjadi andalan masyarakat. Upaya tersebut untuk memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi di tengah kondisi cuaca kering.
Kemarau picu krisis air bersih
Musim kemarau yang berlangsung dalam beberapa pekan terakhir menyebabkan pasokan air bersih di sejumlah desa mengalami penurunan signifikan. Warga mulai kesulitan memperoleh air untuk kebutuhan sehari-hari, mulai dari memasak, mandi hingga mencuci.
Merespons kondisi tersebut, BPBD Sitaro segera mengerahkan armada tangki air ke wilayah terdampak. Pihaknya melakukan penyaluran secara bertahap dengan menyesuaikan tingkat kebutuhan di setiap desa agar bantuan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
Distribusi bertahap air bersih
Melansir Antaranews, selain mendistribusikan air bersih, BPBD juga terus memantau perkembangan kondisi sumber-sumber air di lapangan. Instansi tersebut melakukan koordinasi bersama pemerintah kecamatan dan pemerintah desa untuk memastikan wilayah yang mengalami krisis mendapat penanganan secepat mungkin.
Pemerintah daerah mengimbau masyarakat menggunakan air secara bijaksana selama musim kemarau masih berlangsung. Juga meminta warga segera melaporkan apabila mengalami kesulitan memperoleh air bersih agar dapat segera mendapat tindakan lanjutan oleh petugas.
Mengimbau masyarakat tetap waspada
BPBD Sitaro menegaskan akan terus bersiaga menghadapi dampak musim kemarau, termasuk kemungkinan meluasnya krisis air bersih apabila curah hujan belum kembali normal.
Pemerintah berharap sinergi antara BPBD, pemerintah desa, dan masyarakat mampu meminimalkan dampak kekeringan sehingga aktivitas warga tetap berjalan dengan baik hingga musim kemarau berakhir.
Sementara itu, melansir laman FB Pemkab Sitaro, BPBD melakukan distribusi air bersih setelah menerima laporan berkurangnya debit sejumlah mata air yang selama ini menjadi sumber utama kebutuhan warga. Bantuan disalurkan secara bertahap ke wilayah-wilayah terdampak agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
Kemarau picu krisis air bersih
Musim kemarau yang berlangsung dalam beberapa pekan terakhir menyebabkan pasokan air bersih di sejumlah desa menurun drastis. Warga mulai kesulitan memperoleh air untuk memasak, mandi, mencuci, hingga memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya.
Merespons kondisi tersebut, BPBD Sitaro mengerahkan armada tangki air ke lokasi terdampak. Penyalurannya berdasarkan tingkat kebutuhan di masing-masing wilayah agar distribusi bantuan lebih merata.
BPBD tetapkan imbauan siaga darurat
Selain mendistribusikan air bersih, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro melalui BPBD menerbitkan Imbauan Siaga Darurat Kekeringan dan Rawan Air Bersih. BPBD meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau yang berpotensi menimbulkan krisis air bersih.
Dalam imbauan tersebut, pemerintah daerah meminta warga yang tinggal di daerah rawan kekeringan menghemat penggunaan air bersih dan menggunakannya hanya untuk kebutuhan yang benar-benar penting.
Pemerintah daerah juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan maupun semak belukar, tidak meninggalkan api di kawasan hutan, serta tidak membuang puntung rokok sembarangan karena berpotensi memicu kebakaran saat musim kemarau.
Ada ancaman pidana bagi pelaku pembakaran hutan
BPBD mengingatkan bahwa pelaku pembakaran hutan dan lahan dapat terkena sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam flyer imbauan yang diterbitkan pemerintah daerah disebutkan, pelaku terancam hukuman penjara hingga 15 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar, sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Pemda juga meminta masyarakat lebih berhati-hati menggunakan peralatan yang berpotensi memicu kebakaran, seperti kompor, instalasi listrik, maupun lilin. Setelah menggunakan peralatan dimaksud, seluruh sumber api harus dipastikan telah padam.
Warga bisa ajukan bantuan air bersih
Pemerintah Kabupaten Sitaro membuka layanan bagi desa atau kelurahan yang mengalami krisis air bersih. Pengajuan permohonan bantuan dapat melalui pemerintah kampung atau kelurahan kepada Kepala Pelaksana BPBD melalui Posko Siaga Darurat Kekeringan di lobi Kantor Bupati Kepulauan Sitaro.
Selain itu, masyarakat juga dapat menyampaikan laporan atau permintaan bantuan melalui Call Center BPBD di nomor 0823-3120-6023 (Joan) atau 0851-7236-2531 (Claudia).
Koordinasi terus dilakukan
BPBD Sitaro menegaskan akan terus memantau perkembangan musim kemarau dan kondisi sumber-sumber air di lapangan. Koordinasi dengan pemerintah kecamatan, desa, dan instansi terkait terus diperkuat agar setiap wilayah yang mengalami krisis air bersih dapat segera memperoleh penanganan.
Pemerintah berharap masyarakat turut mendukung upaya tersebut dengan menghemat penggunaan air, menjaga lingkungan, dan segera melapor apabila mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat. (P-sm)
