PRIORITAS, 30/7/26 (Jakarta): Ditemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim pengadilan tingkat pertama yang memutus kasus mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.
Hal itu diungkapkan anggota Komisi Yudisial (KY) Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi, Abhan Misbah, dalam konferensi pers ”Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Semester I Tahun 2026” di Gedung KY, Jakarta, Kamis (30/7/26). Acara itu juga dihadiri Wakil Ketua KY Desmihardi.
Selain Nadiem, KY juga menemukan pelanggaran yang sama pada kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, dengan terdakwa empat anggota TNI Angkatan Darat di Pengadilan Militer Jakarta.
Abhan Misbah mengatakan, KY aktif memantau penanganan perkara di dua kasus tersebut yakni Andrie Yunus di Pengadilan Militer dan Nadiem Makarim di pengadilan umum.
"Jadi disamping aktif melakukan pemantauan, ada juga laporan dari masyarakat terhadap Andrie Yunus maupun Nadiem," ujar Abhan, sebagaimana dilansir dari Antara.
Menurut Abhan, kedua laporan tersebut telah diterima dan diproses oleh KY. Laporan tersebut saat ini dalam tahap pengkajian lebih lanjut.
"Memang catatan kami sementara ini ada dugaan pelanggaran kode etik ya," ujarnya.
Kajian lebih lanjut
Disebutkannya, KY akan melakukan kajian lebih lanjut dengan meminta klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, baik itu pelapor, saksi, maupun hakim yang menjadi terlapor.
Terkait kapan waktu pemanggilan para pihak, Abhan menyebut belum bisa dipastikan karena tergantung dari kesediaan para pihak untuk hadir.
"Karena ini tergantung juga ketika kami mengundang, memanggil pihak pelapor atau saksi, ya terkadang ada yang satu kali bisa hadir atau sampai dua kali baru bisa hadir. Jadi tergantung dari keterangan-keterangan, fakta-fakta yang sebelumnya kami lakukan pemeriksaan," jelasnya.
Kendati demikian, Abhan melanjutkan, pihaknya bekerja tentu dibatasi waktu dalam menindaklanjuti laporan tersebut.
"Akan segera mungkin untuk bisa kami selesaikan apa pun nanti putusan akhir di forum pleno KY," ucapnya.
Nadiem laporkan 12 dugaan pelanggaran
Terkait dugaan pelanggarannya, Abhan mengatakan, untuk laporan Nadiem Makarim dugaannya sesuai dengan laporan yang dilayangkan yakni ada 12 poin dugaan pelanggaran. Tapi untuk membuktikan pelanggarannya apa saja menunggu proses klarifikasi lebih lanjut.
"Kalau untuk Nadiem kalau tidak salah memang sesuai dengan laporan, yang bersangkutan melaporkan ada 12 poin dugaan pelanggaran. Cuma yang terbukti yang mana, ada tapi tentu melalui nanti proses klarifikasi," katanya.
Seperti diketahui, mantan Mendikbudristek Anwar Makarim melaporkan empat hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat (PN Tipikor Jakpus) ke Komisi Yudisial (KY) pada Selasa (6/7/26).
Keempat hakim yang dilaporkan yakni Purwanto S. Abdullah, Sunoto, Eryusman, Mardianto.
Dalam putusan hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Nadiem Makarim dijatuhi vonis hukuman 10 tahun penjara, denda Rp1 miliar, dan uang pengganti Rp809,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.
Ia didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tipikor mengenai penyalahgunaan wewenang. Satu hakim anggota menyatakan Nadiem seharusnya dibebaskan karena tidak terbukti menerima aliran dana atau mengintervensi langsung.
Kasus Andrie Yunus
Selain dalam penanganan perkara Nadiem, KY juga menemukan dugaan pelanggaran etik oleh hakim yang menyidangkan perkara penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras, Andrie Yunus.
Majelis hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menghukum empat terdakwa dalam perkara itu dengan hukuman 1,5 tahun penjara hingga 3 tahun penjara.
Keempat terdakwa itu adalah Serda Edi Sudarko, Lettu Budhi Hariyanto Widhi, Kapten Nandala Dwi Prasetyo, dan Lettu Sami Lakka.
Hukuman yang dijatuhkan itu berbeda dengan tuntutan Oditur Militer. Sebelumnya, Oditur Militer menuntut keempat terdakwa tersebut dengan pidana 2,5 tahun penjara, tanpa hukuman pemecatan.
Atas penanganan perkara itu, Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) melaporkan tiga hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang memeriksa perkara tersebut.
Mereka adalah Kolonel Fredy Ferdian Isnartanto sebagai ketua majelis, Irwan Tasri, dan Zainal Abidin selaku hakim anggota ke KY dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung. (P-Ant/ht)
