PRIORITAS, 29/10/26 (Jakarta): Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengingatkan pentingnya integritas dan profesionalitas bagi seluruh jajaran kementerian, khususnya dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan Nusron saat memimpin prosesi pelantikan 152 pejabat baru Kementerian ATR/BPN yang digelar secara hibrida (luring dan daring) di Jakarta pada Kamis (29/10/26).
"Pesan kami dalam pelantikan ini, tolong layani masyarakat dengan baik dan tidak mempersulit urusan orang," kata Nusron Wahid di hadapan para pejabat yang dilantik.
Tugas ATR/BPN adalah pelayanan publik
Nusron memaparkan bahwa sebanyak 90 persen dari total tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN bergerak di sektor pelayanan publik. Atas dasar itu, tingkat kepuasan masyarakat menjadi indikator utama dalam mengukur keberhasilan kinerja jajarannya.
Ia meminta seluruh petugas, terutama yang berada di garda terdepan Kantor Pertanahan (Kantah), untuk memastikan masyarakat mendapatkan hak pelayanan yang optimal.
Secara khusus, Nusron memberikan arahan tegas kepada para pejabat eselon tiga yang bersentuhan langsung dengan urusan agraria warga di daerah.
Arahan tersebut antara lain melayani dengan hati dan empati tinggi kepada setiap pemohon, mendampingi masyarakat, bukan sekadar menolak berkas jika ditemukan dokumen yang belum sesuai persyaratan.
Selanjutnya, memberikan bimbingan ekstra bagi kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya melek digital atau belum memahami regulasi pertanahan ter-update.
"Kondisi masyarakat kita berbeda-beda. Ada yang sudah memahami persyaratan karena melek digital, tetapi masih banyak yang perlu dibimbing," jelasnya.
Komjen Pol Wahyu Widada jadi Irjen
Dari total 152 aparatur yang mengambil sumpah jabatan, Nusron merinci sebaran posisi yang diisi meliputi 147 Pejabat Administrator, 4 Pejabat Fungsional, dan 1 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
Posisi strategis Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk jabatan Inspektur Jenderal (Irjen) ATR/BPN kini resmi diamanahkan kepada Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Widada.
Seiring dengan masuknya Irjen baru, Menteri ATR/Kepala BPN menekankan perlunya penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), kedisiplinan, serta integritas total di internal organisasi.
Nusron berharap fungsi pengawasan di bawah komando Irjen yang baru tidak lagi sekadar berfokus pada penindakan setelah pelanggaran terjadi (post factum), melainkan beralih ke sistem pencegahan dini.
"Kami berharap pengawasan sifatnya bukan post factum, tapi pengawasan yang sifatnya early warning system atau peringatan dini. Kalau bisa sebelum kejadian, kita sudah lakukan mitigasi-mitigasi sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan," pungkas Nusron. (P-*/ht)
