Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Antara.
PRIORITAS, 15/9/26 (Jakarta) : Uang ratusan miliar rupiah yang disita tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat Kementerian ATR/BPN, disebut-sebut milik Menteri Nusron Wahid.
Uang dalam bentuk rupiah dan valuta asing itu diduga terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) Summarecon Bogor di BPN, disimpan dalam 20 kardus atau koper.
Dikutip dari investortrust.id berdasarkan informasi seorang sumber, uang ratusan miliar tersebut disita tim satgas KPK di rumah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto atau Gus Arif di Citra Gran, Cibubur.
Sumber media itu menyebutkan, Gus Arif telah mengakui uang tersebut milik Menteri ATR/ BPN Nusron Wahid.Sumber yang sama juga menyebut Gus Arif merupakan penghubung antara Summarecon dengan pejabat Kementerian ATR/ BPN.
Dikonfirmasi mengenai hal ini, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, tim penyidik akan mendalami mengenai temuan uang ratusan miliar tersebut. Pendalaman akan dilakukan dalam proses penyidikan nantinya.
"Penyidik tentu akan melakukan pendalaman terhadap temuan uang-uang tersebut," katanya seperti dikutip Selasa (15/9/2026).
Diberitakan, KPK menangkap 17 orang dalam OTT terkait pengurusan HGB Summarecon Bogor. Beberapa di antaranya Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) Adrianto Pitojo Adhi, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Dirjen PPTR) Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) atau Kepala BPN Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, dan Kepala Kantah Kota Tangerang Tardi.
Pihak lainnya yang diamankan, yakni politikus Partai Golkar Fahd A Rafiq dan mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto.
Selain menangkap 17 orang, OTT KPK ini juga menyita uang tunai senlai ratusan miliar. Uang tunai dalam bentuk rupiah dan valuta asing (valas) itu disimpan dalam 20 kardus atau koper.
Uang tunai itu disita lantaran diduga merupakan barang bukti terkait pengurusan HGB Summarecon Bogor. Selain itu, uang itu juga diduga merupakan penerimaan lainnya oleh pejabat BPN.
KPK memiliki waktu 1x24 jam setelah OTT untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap. Lembaga antikorupsi akan menyampaikan secara detail mengenai pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, barang bukti yang disita, dan konstruksi perkara terkait OTT tersebut dalam konferensi pers yang rencananya digelar hari ini.(P-r*ivt/dg)
