PRIORITAS, 20/1/26 (Jakarta): Prancis tolak undangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian internasional yang dibentuk guna menangani konflik di Jalur Gaza, Palestina.
Sejumlah sumber di lingkaran Presiden Emmanuel Macron mengungkapkan kepada BFM TV, Senin (19/1/26), Paris tidak berencana memberikan tanggapan positif atas ajakan dari Washington tersebut.
Mereka menilai, peran Dewan Perdamaian itu terlalu luas karena memiliki kewenangan yang melampaui tujuan awal, yakni sebatas penyelesaian konflik di wilayah Gaza.
"[Dewan] itu menimbulkan pertanyaan besar, khususnya mengenai penghormatan terhadap prinsip dan struktur PBB, yang dalam keadaan apa pun tidak boleh dipertanyakan," ucap para sumber, dikutip dari Anadolu.
Kementerian Luar Negeri Prancis menuturkan, pihaknya tengah mengkaji isi piagam atau dokumen yang menjadi dasar pembentukan dewan tersebut, sekaligus menegaskan kembali komitmen Prancis terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Piagam PBB tetap menjadi landasan utama multilateralisme yang efektif, di mana hukum internasional, kesetaraan kedaulatan negara, dan penyelesaian sengketa secara damai harus diutamakan daripada tindakan sewenang-wenang, politik kekuasaan, dan perang," ucap kementerian itu.
Gedung Putih pada pekan lalu mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian yang diklaim akan menjadi elemen kunci dalam mewujudkan 20 butir rencana Presiden Donald Trump guna mengakhiri konflik Israel–Gaza secara permanen serta merekonstruksi wilayah yang terdampak kehancuran.
Selain itu, Amerika Serikat turut membentuk Komite Nasional untuk Administrasi Gaza yang nantinya didukung oleh Dewan Eksekutif pendiri serta Dewan Eksekutif Gaza. (P-Zamir)
